RDP DPRD dengan Camat, Aliansyah Soroti Kekosongan Lurah




JURNALBANUA.COM, BANJARMASIN – Ketua Komisi I DPRD Banjarmasin, Aliansyah, memimpin rapat dengar pendapat (RDP) bersama seluruh camat se-Kota Banjarmasin. Dalam rapat tersebut, seluruh camat dari lima kecamatan hadir dan memaparkan berbagai persoalan di wilayah masing-masing.

Aliansyah menyampaikan bahwa Komisi I meminta data secara rinci dari setiap kecamatan, termasuk daftar permasalahan yang mereka hadapi. Dari hasil pembahasan, Komisi I menemukan sejumlah jabatan lurah masih kosong dan harus segera diisi.

“Beberapa kelurahan yang masih kosong antara lain Kelurahan Mawar, Kelurahan Antasan, wilayah utara Surgi Mufti, serta Alalak. Jabatan ini harus segera diisi agar pelayanan kepada masyarakat tidak terganggu,” ujar Aliansyah. Rabu (25/2).

Ia menyatakan akan berkoordinasi dengan Badan Kepegawaian Daerah (BKD) untuk mengatasi kekosongan sumber daya manusia (SDM), baik di kantor kelurahan maupun kecamatan.

Selain persoalan SDM, Komisi I juga menerima keluhan terkait anggaran pembangunan, khususnya untuk kantor lurah di wilayah utara. Aliansyah menjelaskan bahwa proses pengajuan sudah berjalan, tetapi dana belum tersedia karena keterbatasan anggaran dan kebijakan efisiensi.
“Kita akui anggaran terbatas. Namun, kebutuhan pelayanan tetap harus menjadi prioritas,” ujarnya.

Komisi I juga menyoroti kondisi Kantor Kelurahan Sungai Baru yang masih berstatus sewa selama hampir tiga tahun. Aliansyah menilai kondisi tersebut perlu segera ditindaklanjuti, meskipun ada wacana hanya melakukan rehabilitasi bangunan. Ia menambahkan bahwa keterbatasan lahan parkir juga menjadi kendala.

Secara umum, Aliansyah mengungkapkan bahwa serapan anggaran kecamatan pada 2025 cukup tinggi, rata-rata mencapai 80 hingga 90 persen. Meski demikian, beberapa kantor kelurahan dinilai sudah tidak representatif dan tidak lagi memadai untuk menunjang pelayanan publik.(saa/jb)


Space Iklan

Tags :

bm
Jurnal Banua

Situs pemberitaan online Jurnal Banua telah memiliki badan hukum dan terdaftar di Kemenkumham RI. Semua produk pemberitaan diolah melalui proses jurnalistik yang profesional dan bertanggungjawab.