Baca Juga:
 |
| Walikota Banjarmasin M Yamin | FOTO: IST |
JURNALBANUA.COM, BANJARMASIN — Menutup 2025 dengan serapan belanja modal yang ngos-ngosan, Pemkot Banjarmasin di bawah kepemimpinan M Yamin justru membuka 2026 dengan deretan pengadaan yang membuat warga mengernyit: mobil listrik dinas senilai Rp5,2 miliar — lalu muncul lagi rencana pembelian dua kamera mirrorless seharga Rp132.690.000.
Data perencanaan pengadaan itu tercatat di SiRUP/Inaproc: Satuan Kerja Bagian Umum Setdako menganggarkan dua unit kamera dari APBD Murni 2026. Spesifikasi yang beredar menyebut sensor full-frame 33 MP dan perekaman 4K — amat mumpuni untuk membuat konten kegiatan pemerintah.
Menghadapi gelombang protes, Wali Kota Muhammad Yamin mengaku baru tahu. “Saya juga baru baca di media terkait hal tersebut. Apakah sudah dilaksanakan atau belum. Kalau belum maka saya akan pending,” katanya, Minggu (15/2/2026), usai kegiatan di PDAM Bandarmasih.
Publik gerah bukan tanpa alasan. Pada akhir 2025, realisasi serapan belanja modal Pemkot hanya sekitar 46 persen — artinya banyak proyek fisik tak selesai, infrastruktur tertunda, dan janji pembangunan terasa cuma di kertas.
Di waktu yang sama, muncul kebijakan yang memotong layanan sosial: pencoretan puluhan ribu peserta PBI BPJS Kesehatan dan penyusutan bonus atlet Porprov.
Lalu pertanyaannya sederhana: ketika pembangunan mandek dan layanan dasar direm, mengapa anggaran besar mengalir untuk mobil dinas dan kamera?
Pengamat kebijakan tak sungkan menunjuk ironi ini dalam kolom opininya. Direktur Kajian Ekonomi Politik dan Kebijakan Publik Kalsel, Dr Uhaib Asad menyebut polemik pengadaan di Banjarmasin adalah cermin cara berpikir kekuasaan dalam memaknai uang rakyat.
"Kota Banjarmasin masih menghadapi problem klasik, drainase yang belum optimal, banjir musiman, persoalan sampah, kemiskinan perkotaan, hingga keterbatasan akses layanan kesehatan bagi warga rentan. Apakah seluruh persoalan itu sudah tuntas sehingga anggaran miliaran rupiah dapat dengan ringan dialihkan untuk kendaraan dinas?" tulis Uhaib.
Di DPRD, respons juga cepat: Komisi I menjadwalkan pemanggilan untuk meminta klarifikasi atas pengadaan mobil dan rencana belanja lain yang menimbulkan kontroversi.
"Kami ingin mengetahui sejauh mana kebijakan ini diambil. Karena di tengah isu efisiensi anggaran, justru muncul pengadaan mobil listrik dengan nilai cukup besar. Ini yang menjadi sorotan di masyarakat,” katanya. (zal)