Baca Juga:
 |
| Walikota Banjarmasin M Yamin saat menggelar rapat dengan para SKPD terkait rendahnya serapan anggaran pada Oktober 2025 tadi | FOTO: IST |
JURNALBANUA.COM, BANJARMASIN — Kinerja Pemerintah Kota Banjarmasin di bawah kepemimpinan M Yamin menutup 2025 dengan kekecewaan warganya.
Janji pembangunan yang diharapkan tak banyak bergerak. Keluhan warga sejalan dengan rendahnya serapan anggaran belanja modal, yang tercatat hanya 46 persen per 28 Desember 2025.
“Saya lihat di situs Kementerian Keuangan, belanja modal baru 46 persen. Padahal ini anggaran untuk proyek pembangunan, kan?” ujar Lani kepada Jurnal Banua, Selasa, 30 Desember 2025.
Dari penelusuran Jurnal Banua, rendahnya realisasi belanja infrastruktur bukan karena ketiadaan dana: transfer dari pusat tercatat penuh. Namun, Pemkot hanya mampu merealisasikan belanja modal Rp256,99 miliar dari pagu Rp554,30 miliar.
Rendahnya realisasi berdampak langsung pada layanan publik dan ekonomi lokal — banyak proyek tertunda atau tidak dimulai.
Sementara itu, belanja rutin relatif tinggi. Belanja pegawai terealisasi 87,56 persen, atau Rp850,57 miliar dari pagu Rp970,38 miliar. Artinya, porsi pengeluaran lebih banyak untuk operasional pemerintahan ketimbang investasi fisik yang langsung menyentuh kebutuhan warga.
Pemerintah memaparkan salah satu kendala adalah penerapan sistem pengadaan baru, khususnya pada Dinas PUPR Banjarmasin. “Hal itu memerlukan kesiapan SDM dari kami maupun penyedia,” kata Suri Sudarmiyah, dikutip dari KBRn pada 23 November 2025.
Lemahnya kemampuan belanja modal juga terlihat pada penanganan sampah. Dari struktur anggaran Dinas Lingkungan Hidup, hampir 50 persen dialokasikan untuk pos non-fisik, terutama pembayaran upah tenaga kebersihan — tanda bahwa penanganan masih bersifat jangka pendek, bukan program komprehensif.
Rendahnya kinerja sudah tampak sejak pertengahan tahun. Pada Juni 2025, anggota Banggar DPRD Banjarmasin, Hendra, sempat mengancam tidak menyetujui pembahasan APBD berikutnya karena realisasi belanja saat itu baru sekitar 30 persen. “Ini soal jalan yang belum diperbaiki, sekolah yang belum dibenahi, dan roda ekonomi warga yang belum benar-benar bergerak,” tegas Hendra.
Menjelang akhir Oktober, M Yamin menggelar rapat dengan para SKPD untuk mempercepat serapan anggaran. “Di sisa tahun ini tentu masih bisa terkejar, kita perlu komunikasi yang efektif,” ujarnya waktu itu.
Namun data akhir tahun menunjukkan kondisi berbeda:
Menurut DJPK Kemenkeu, hingga akhir 2025 pendapatan daerah terealisasi Rp2,69 triliun atau 103,54 persen dari target. Struktur penerimaan didominasi transfer pusat/antardaerah sekitar Rp1,52 triliun (56,6 persen), diikuti pendapatan lain-lain Rp502,40 miliar (18,7 persen). Pendapatan Asli Daerah (PAD) terealisasi Rp664,23 miliar atau 92,41 persen — menyumbang sekitar seperempat total penerimaan.
Kombinasi pendapatan yang melampaui target dan rendahnya penyerapan belanja menghasilkan surplus operasional sekitar Rp710 miliar. Realisasi pembiayaan tercatat Rp171,97 miliar dari target Rp70,55 miliar, terutama bersumber dari SiLPA tahun sebelumnya. Meski demikian, masih ada sekitar Rp689 miliar anggaran belanja yang tak termanfaatkan hingga akhir tahun — menunjukkan jurang antara kapasitas fiskal yang tersedia dan kemampuan eksekusi program pembangunan oleh pemerintah kota. (zal/jb)