Baca Juga:
 |
| Walikota Banjarmasin M Yamin | FOTO: IST |
JURNALBANUA.COM, BANJARMASIN - Belum usai polemik penghapusan peserta BPJS 37 ribu warga miskin, Pemkot Banjarmasin di bawah pimpinan M Yamin kembali menuai kecaman.
Baru-baru tadi, Pemkot Banjarmasin membeli mobil listrik sebanyak 21 buah untuk para pejabatnya dengan total anggaran Rp5,2 miliar.
"Efisiensi ternyata hanya tertuju bagi warga miskin," tegas Nurhalis Majid, pemerhati masalah sosial dan perkotaan di Banjarmasin, Rabu (11/2).
Argumen Majid berdasarkan fakta bahwa, selain memutus kepesertaan BPJS puluhan ribu warga Banjarmasin, Pemkot juga menerapkan kebijakan serupa bagi 1.400 pekerja kebersihan di Januari tadi.
"Bagi pejabat yang tidak peka dan sensitif pada tugas, fungsi, dan hakikat pemerintahan, kebutuhan pejabat jauh lebih utama daripada memenuhi hajat hidup rakyat," tegasnya.
Sementara itu, Ketua Komisi I DPRD Banjarmasin dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Aliansyah juga mengkritik kebijakan mobil listrik untuk pejabat di tengah anggaran yang masih morat-marit.
"Jujur kami cukup terkejut dan sangat menyayangkan adanya pembelian mobil listrik oleh Pemko Banjarmasin, di tengah belum stabilnya perekonomian daerah," ujar Aliansyah dalam keterangannya yang diterima, Kamis (12/2)
Aliansyah mengeluh, karena pengadaan alat transportasi pejabat tidak mendesak. Menurutnya, masalah krusial sekarang adalah layanan kesehatan yang masih banyak dikeluhkan warga tidak mampu.
Tambah lagi, kinerja Walikota M Yamin sendiri tengah mendapat sorotan. Melihat lemahnya kemampuan birokrasinya dalam pembangunan di 2025 tadi. Serapan anggaran belanja modal yang tercatat hanya 46 persen per 28 Desember 2025.
Sebelumnya, M Yamin mengatakan pengadaan mobil listrik untuk kepentingan jangka panjang. "Ini adalah langkah jangka panjang pemerintah daerah dalam menyusun efesiensi nasional dan pengurangan biaya perawatan. Karena tak ada oli dan bensin lagi," ujar Yamin kepada wartawan, Selasa (10/2)
Pihaknya tidak perlu lagi mengalokasikan dana besar untuk perbaikan dan perawatan rutin sebagaimana yang selama ini dilakukan pada kendaraan konvensional.
Selama ini, Pemkot Banjarmasin lebih banyak menggunakan skema sewa kendaraan untuk menunjang tugas operasional para pejabat. Dengan memiliki unit sendiri, Yamin menilai posisi keuangan daerah akan lebih diuntungkan karena unit tersebut menjadi aset daerah.
"Sebelumnya kan kita sewa, kita tidak memiliki. Ini kan kita efesiensi, tak lagi beli minyaknya dan nanti 5 tahun, kita jual kan dapat PAD lagi kita," ujar Yamin.
Bagaimana dengan warga Banjarmasin melihat soalan ini? M Noor Mulia, yang tinggal di Banua Anyar menilai pembelian mobil itu telah melukai perasaan rakyat.
"Faktanya lihat, kan? Rakyat sekarang sedang susah, di mana-mana PHK, ekonomi sulit. Ini uang rakyat malah pakai beli mobil pejabat 5 miliar. Bagaimana logikanya?" ujarnya. (zal)