Baca Juga:
 |
| SULIT: Pedagang keliling di Banjarmasin sedang tertidur di bangku trotoar sembari menunggu hujan reda. Ekonomi kalangan bawah masih terjepit, sementara pemerintah kota di awal tahun membelanjakan kas daerah Rp5,2 miliar untuk membeli mobil dinas baru | FOTO: JURNAL BANUA |
DOELOE janjinya akan memaksimalkan industri kreatif — menambah lapangan kerja. Setahun menanti, yang datang bukan investor, tapi 21 mobil baru. Rp5,2 miliar uang rakyat melayang.
BANJARMASIN - Hasil penelitian Fakultas Ekonomi dan Bisnis UI: saldo rata-rata rekening kalangan bawah merosot tajam — Rp4,29 juta di 2012, jadi Rp1,78 juta di 2025. Awal 2026 kas kota seret, turun nyaris Rp400 miliar.
Tapi sayang, bukannya mengawali tahun yang penuh tantangan ini dengan memakai Rp5,2 miliar untuk membuat lapangan kerja baru, walikota Banjarmasin, M Yamin HR, justru memutuskan membeli mobil dinas baru.
Bagaimana rakyat tak luka? Bulan puasa membayangkan senyum riang pejabat menikmati sejuk AC oto baru — sementara anak-anak mereka masih berjibaku di jalanan berebut kerja, menanggung cicilan motor ojek onlinenya.
Jika memang biaya bahan bakar dan perawatan mobil lama sudah tinggi, mengapa tidak merencanakan transisi bertahap ke transportasi umum untuk pejabat? Selain hemat, juga langkah nyata pengurangan jejak karbon dan memberi contoh publik. Alasan birokrasi tak cukup kuat untuk menutup mata pada kebutuhan dasar warga.
Faktanya, salah satu faktor yang mengerem laju perekonomian kota adalah kemacetan. Melelang puluhan mobil lama lalu membeli puluhan mobil baru sama artinya menuang minyak ke dalam api: jalan kota semakin sumpek, produktivitas berguguran, biaya logistik naik — semua memukul yang paling lemah.
Pertengahan 2025, Gubernur Pramono Anung sudah membuat gerakan kecil: mewajibkan ASN di hari tertentu naik kendaraan umum. Di Banjarbaru ada Sainul Hermawan. Dosen ini naik bus tiap menuju kampus ULM di Banjarmasin. Bukan karena tak mampu membeli mobil, tapi ia memilih memberi teladan.
Rp5,2 miliar bukan uang kecil. Hitung-hitungan sederhana: jika disalurkan untuk menciptakan lapangan kerja, anggaran itu bisa mempekerjakan ratusan orang dalam program UMKM padat karya.
Bila dipakai membeli armada minibus kecil sebagai angkutan pegawai dan warga, selain mengurangi beban lalu litas, juga bisa menambah pendapatan daerah.
Sebut saja data di depan mata dari "bus tayo" Trans Banjarbakula dalam survei akhir 2024: pengguna mobil merasakan penghematan terbesar, yakni 54,48 persen. Disusul pengguna sepeda motor 51,92 persen dan masyarakat yang belum memiliki kendaraan pribadi 48,61 persen.
Alternatif lain yang lebih pro-rakyat: perbaikan drainase dan jalan permukiman yang sering banjir, program pelatihan keterampilan digital untuk anak muda, subsidi mikro untuk pedagang kaki lima agar modal kerja tetap berputar. Semua opsi itu punya efek berganda — meningkatkan daya beli, mengurangi pengangguran, dan membuat kota lebih layak huni.
Publik berhak menilai prioritas anggaran. Pembelian 21 mobil dinas baru adalah keputusan politik — bukan sekadar teknis. Jika pemimpin memilih kendaraan baru sementara warga menjerit karena sempitnya ekonomi, maka pertanyaan sederhana muncul: Yamin berpihak kepada siapa? (*)
*Zalyan Shodiqin Abdi, penulis adalah jurnalis di Kalsel yang juga bekerja sebagai penulis kreatif.