Baca Juga:
 |
| Aliansyah. |
JURNALBANUA.COM, BANJARMASIN – Ketua Komisi I DPRD Banjarmasin, Aliansyah, menyoroti pengelolaan kawasan Kampung Ketupat di Kecamatan Banjarmasin Tengah yang dinilai belum berjalan optimal. Ia menyampaikan hal tersebut usai rapat dengar pendapat (RDP) bersama jajaran kecamatan. Rabu (25/2)
Aliansyah menjelaskan bahwa pemerintah kota awalnya membangun Kampung Ketupat untuk mendukung sektor pariwisata dan menggerakkan perekonomian masyarakat. Kawasan tersebut diharapkan menjadi destinasi unggulan sekaligus ruang publik yang nyaman bagi warga.
“Tujuan awalnya sangat baik, yaitu menambah daya tarik wisata dan mendukung pelaku UMKM. Namun, dalam pelaksanaannya belum berjalan maksimal,” ujar Aliansyah.
Ia menegaskan bahwa Kampung Ketupat seharusnya dapat berfungsi sebagai ruang publik yang ramah anak. Pemerintah, menurutnya, bisa menyediakan fasilitas bermain gratis agar kawasan tersebut hidup dan bermanfaat bagi masyarakat luas.
“Harapannya, Kampung Ketupat bisa menjadi ruang publik yang ramah anak, misalnya dengan menyediakan area bermain gratis. Namun, kami menerima laporan bahwa kawasan tersebut justru menimbulkan persoalan sosial,” ungkapnya.
Aliansyah mengaku menerima informasi terkait dugaan penyalahgunaan kawasan yang meresahkan warga sekitar. Selain itu, ia juga menyoroti kondisi UMKM di kawasan Jembatan Dewi yang dinilai kurang mendapat perhatian.
Menurutnya, pemerintah perlu melakukan evaluasi menyeluruh agar kawasan tersebut benar-benar memberikan dampak ekonomi bagi pelaku usaha kecil dan tidak menimbulkan persoalan baru di tengah masyarakat.
Untuk memastikan kondisi di lapangan, Komisi I DPRD Banjarmasin berencana melakukan kunjungan langsung ke Kampung Ketupat dan sejumlah kecamatan lainnya. Langkah tersebut dilakukan guna melihat situasi secara objektif sekaligus menyerap aspirasi masyarakat.
“Kami akan turun langsung ke lapangan untuk melihat situasi sebenarnya dan mencari solusi konkret,” tegas Aliansyah.(saa/jb)