Fawa Kritik Riwa Riwi Pj Gubernur Kalsel di Masa Pandemi

Anggota DPRD Tanah Bumbu Fawahisah Mahabattan
Pandemi menimbulkan banyak polemik sosial. Inkonsistensi pejabat pemerintah menjadi salah satu pemicunya. Selebihnya, masyarakat sudah lelah, karena corona nyatanya serangan terbesarnya adalah ekonomi.

JURNALBANUA.COM, BATULICIN - Rencana safari Ramadan Pj Gubernur Kalsel Safrizal ZA ke Tanah Bumbu menuai protes dari anggota DPRD di daerah, Fawahisah Mahabattan.

Dia kesal, karena melihat dalam kunjungan safari Ramadan Safrizal di beberapa daerah sebelumnya, terkesan bertolak belakang dengan aturan yang dikeluarkan pemerintah.

Surat edaran Kemendagri No 800/2794/SJ meminta gubernur atau bupati/walikota melakukan pembatasan kegiatan buka bersama tidak melebihi jumlah keluarga inti ditambah 5 orang.

Surat itu juga, mengintruksikan kepada seluruh kepala daerah tidak membuka acara halal bihalal atau open house Hari Raya Idul Fitri.

Namun tetiba datang kabar, Safrizal akan datang ke Tanah Bumbu. Melanjutkan kegiatan yang sudah dia lakukan beberapa hari belakangan.

Seminggu lalu misalnya. Tepatnya di Rabu (24/4), Safrizal mengunjungi Kabupaten Banjar. Dia bahkan buka puasa bersama di sana. Dari foto beredar, orang yang hadir lumayan banyak.

Dua hari berikutnya, Senin (26/4) Safrizal tiba di Batola. Bertemu bupati dan banyak tokoh masyarakat. Besoknya, dia kembali jalan, menuju Rantau.

Pj Gubernur Kalsel Safrizal ZA saat safari Ramadan di Batola
Dan, dua hari lalu, Senin (3/5) dia ada di Tanah Laut. Benar-benar keliling.

Dan kini, rencananya Sabtu malam pekan ini Safrizal akan ada di Tanah Bumbu.

Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Tanbu Ardiansyah, membenarkan rencana PJ Gubernur Kalimantan Selatan, Safrizal datang ke Tanahbumbu.

"Iya benar. Rencananya digelar di Kapet pada Sabtu sekitar pukul 17.00 wita sampai selesai," sebutnya.

Itulah yang diprotes keras Fawahisah. "Rakyat dibuat bingung. Kemarin aturan begini, sekarang kesannya aturan itu tidak dipakai. Konsisten lah. Jangan rakyat dibatasi dengan aturan tapi dilanggar oleh pejabat," semburnya saat memberikan keterangan kepada wartawan, Kamis (6/5) petang kemarin.

Sudah jelas kata Fawa, pemerintah mengeluarkan aturan. Gubernur dan bupati membatasi kegiatan buka puasa bersama.

"Masyarakat gak boleh kumpul banyak, masa pejabat boleh?" sungutnya.

Bagaimana tanggapan masyarakat Tanah Bumbu?

Sarjana muda yang saat ini bertanam porang di Kecamatan Kusan Hilir, Randy mengaku lelah melihat cara pemerintah menangani pandemi.

"Makanya susah disiplin prokes diterapkan. Karena kita melihat sendiri, bagaimana aturan itu diterapkan, masih tidak konsisten," ujarnya.

Namun tambahnya, yang sering luput dari perhatian adalah: corona serangan terbesarnya adalah ekonomi. Khususnya untuk warga menengah ke bawah, yang masih mengais rezeki di lapangan.

"Terjadi kecemburuan. Warga yang harus mencari nafkah di lapangan, merasa tidak adil. Diam di rumah artinya mereka tidak bisa makan. Jaga jarak artinya menyempitkan peluang mereka dapat fulus," bebernya.

Menurutnya, inkonsistensi dalam menerapkan aturan ditambah masalah ekonomi rakyat di lapangan, membuat penanganan pandemi tidak maksimal di daerah. (shd/jb)


Space Iklan

Tags :

bm
Jurnal Banua

Situs pemberitaan online Jurnal Banua telah memiliki badan hukum dan terdaftar di Kemenkumham RI. Semua produk pemberitaan diolah melalui proses jurnalistik yang profesional dan bertanggungjawab.

Posting Komentar