DPRD Minta Pemerintah Serius Lunasi Utang Puluhan Miliar ke Kontraktor Lokal - Jurnal Banua -->

DPRD Minta Pemerintah Serius Lunasi Utang Puluhan Miliar ke Kontraktor Lokal

Ketua DPRD Syairi Mukhlis memimpin rapat dengar pendapat masalah utang pemerintah daerah ini, Senin (10/8) pagi | Foto: Jurnal Banua

JURNALBANUA.COM, KOTABARU - DPRD Kotabaru meminta pemerintah serius mencarikan solusi, terkait utang puluhan miliar ke kontraktor lokal, dalam rapat dengar pendapat di Gedung DPRD, Senin (10/8) pagi tadi.

"Saya ada berbicara dengan Bank Kalsel di provinsi. Mereka siap pinjamkan, yang penting pemerintah ajukan," ujar anggota DPRD Rustam Effendy.

Rapat dengar pendapat itu sendiri dipimpin langsung Ketua DPRD Syairi Mukhlis. Dihadiri Asisten Bupati Murdianto, Kepala BPKAD Risya Ahyani dan beberapa kontraktor.

Syairi memimpin jalannya sidang dengan ciamik. Ia mempersilakan semua pihak saling mengutarakan masalah.

"Jangan sampai masalah ini berlarut-larut," tegasnya.

Sementara itu anggota DPRD Alfisah meminta pemerintah juga membayarkan bunga utang. Karena banyak kontraktor juga mengalami kerugian dari keterlambatan pembayaran. Misalnya bayar bunga pinjaman di bank.

Ketua Gapensi Kotabaru, Winarto Hadi, dalam rapat itu menjelaskan. Sejak tahun 86 dia bekerja di Kotabaru, baru sekarang ia melihat masalah pemerintah Kotabaru terutang ke kontraktor.

"Mestinya, pemerintah yang utangi kami. Bukan kami yang utangi pemerintah," ujarnya.

Sementara itu, pemborong senior, Firmansyah mengatakan, dari total utang pemerintah Rp79,8 M, sebanyak Rp20 M merupakan uang para pekerja lokal yang kerjaannya "kecil-kecil".

"Itu dulu bayar. Saya ada dengar sudah ada dana Rp15 M. Sisa Rp5 M lagi," bebernya.

Mengapa itu diprioritaskan? Kata Firmansyah, karena pekerjaan itu memakai banyak tenaga kerja. Keterlambatan bayar dari pemerintah, memberikan dampak pada banyak orang.

Dalam rapat akhirnya disepakati, pemerintah diminta berusaha membayar di tahun 2020 ini. Utamanya milik kontraktor lokal sebesar Rp20 M.

Sementara itu, Kepala BPKAD Risa Ahyani mengatakan, pemerintah bukannya tidak serius membayar. Namun masalah keuangan bukan saja dialami oleh Kotabaru, tapi seluruh daerah. Utamanya pemotongan anggaran karena pandemi.

"Semua dinas juga sedang ikat pinggang," bebernya.

Untuk utang tahun ini kata Risa, sudah dianggarkan semua di tahun 2021. Ia memastikan, di tahun depan semua utang lunas. (shd/jb)


Space Iklan

Tags :

bm
Jurnal Banua

Situs pemberitaan online Jurnal Banua telah memiliki badan hukum dan terdaftar di Kemenkumham RI. Semua produk pemberitaan diolah melalui proses jurnalistik yang profesional dan bertanggungjawab.

Posting Komentar