Memetakan Potensi Konflik Pilkada ala King Arthur di Polres Kotabaru - Jurnal Banua -->

Memetakan Potensi Konflik Pilkada ala King Arthur di Polres Kotabaru

Kapolres AKBP Andi Adnan Syafruddin meminta semua menjaga Pilkada di Kotabaru berjalan aman dan lancar | Foto: istimewa

Hampir semua petinggi yang terlibat Pilkada 2020 hadir. Duduk ala meja bundar, seperti yang diterapkan King Arthur. Duduk sama rata. Semua boleh bersuara. Semua boleh mendebat.

JURNALBANUA.COM, KOTABARU - Kapolres AKBP Andi Adnan Syafruddin memandang tamunya berkeliling. Sorot matanya khas, mengitari ruangannya, Senin (17/2/20) pagi tadi.



Hampir semua hadir. Ada Sekda Said Akhmad, Ketua DPRD Syairi Mukhlis, Ketua KPU Zainal Abidin diwakili Komisioner Dodi Rusmana. Juga ada Ketua Bawaslu Moch Erfan.

Petinggi TNI AD, TNI AL. Perwakilan jaksa. Kepala Kesbangpol Adi Sutomo. Hampir lengkap.

Namun pilar ke empat demokrasi, insan pers belum hadir. Andi Adnan pun meminta bawahannya segera memanggil beberapa wartawan senior hadir.



Rapat meja bundar itu telah berjalan. Jurnal Banua sempat melihat salah satu anggota rapat upload makanan sejenis soto. Tapi makanan itu tidak ada lagi, tinggal kopi dan kue.

Pun begitu. Terlihat jika rapat koordinasi itu berjalan seru. "Salah satu potensi konflik adalah kampanye dialogis yang tidak dilaporkan," tegas Kabag Ops Polres Kotabaru Kompol Charles Tampubolon.

Tidak berhenti di sana. Polisi menemukan pula, minimnya kualitas sumber daya manusia yang dimiliki KPU di tingkat kecamatan dan desa.



Tidak kalah penting kata Charles. Medan di lapangan. Pada Pemilu lalu katanya, petugas di lapangan ada menembus kubangan lumpur dengan kendaraan tidak layak.

Rapat koordinasi sembari coffe morning di Polres Kotabaru, Senin (17/2/20) | Foto: istimewa

"Jika jatuh, alat pemungutan suara rusak. Balik lagi tidak sempat. Pemilu ditunda di kawasan itu, ah ini bisa jadi konflik," tekannya.



Suara-suara lain saling sahut-sahutan. Meminta bicara. Sebuah suara terdengar, salah satu potensi rawan adalah netralitas ASN.

Juga maraknya kampanye dialogis. Bakal calon sembunyi-sembunyi, tidak melapor ke petugas, dan kampanye di rumah warga. Dikhawatirkan, di lapangan ada bentrok antar pendukung karena misalnya lokasinya berdekatan.

Kemudian, insan pers pun kena sorotan. Media massa kata Sekda Said Akhmad, jangan memberikan informasi provokatif di masyarakat terkait Pilkada 2020 nanti. Media sebutnya, mestinya memberikan edukasi.

Said juga mengeluhkan, mulai bermunculan akun-akun di sosial media, yang mulai memainkan isu. Jika isu positif akunya tidak masalah. Tapi jika sebaliknya, bertujuan untuk memecah belah masyarakat, atau menumbuhkan chaos, maka harus ditanggulangi.



Andi Adnan menegaskan, polisi netral. Rapat koordinasi dibuat untuk salah satunya: memetakan masalah yang mungkin timbul. Kemudian dicari bersama-sama solusinya.

Akun abal-abal ujarnya, hak manusia. Karena sekarang masuk zaman internet. Hal itu tidak bisa dibendung. Namun mereka pun sudah pula menyediakan tim cyber. Tugasnya: memantau lalu lintas komunikasi di dunia maya.

"Ketika ada pelanggaran tentu akan kami tindak," tegasnya.

Ketua Bawaslu Moch Erfan menegaskan. Selama pengalamannya belasan tahun berkutat dalam Pemilu di Banua. Untuk Pilkada, Kotabaru biasa paling sengit. Sehingga tingkat kerawanan pun tinggi.

Erfan sepakat, mencegah jauh lebih murah daripada mengobati. "Makanya saya sangat bersyukur koordinasi begini diadakan. Semua hadir, jadi kita bisa bertukar pikiran," ucapnya.



Sementara itu merasa lembaganya disebut-sebut. Seorang wartawan senior yang hadir saat itu mengatakan. Informasi tidak akan menimbulkan chaos jika data yang disajikan utuh.

Ia pun meminta para petinggi yang terlibat dalam pusaran Pilkada 2020 nanti, mesti kooperatif kepada wartawan. Tidak menyembunyikan informasi, apalagi narasumber misalnya malah memberikan keterangan yang saling kontradiktif.

Begitulah sekelumit perbincangan dalam rapat koordinasi di Polres Kotabaru. Semua saling membuka data, keluhan, untuk mencari kesamaan presepsi.



"Siapa pun nanti jadi kepala daerah itulah pilihan masyarakat. Itulah demokrasi. Tinggal kita semua sama-sama sepakat, menjaga semua prosesnya berjalan lancar. Ini yang harus kita jaga," tekan Andi Adnan. (shd/jb)


Space Iklan

Tags :

bm
Jurnal Banua

Situs pemberitaan online Jurnal Banua telah memiliki badan hukum dan terdaftar di Kemenkumham RI. Semua produk pemberitaan diolah melalui proses jurnalistik yang profesional dan bertanggungjawab.

Posting Komentar