Baca Juga:
JURNALBANUA.COM, BALANGAN — Jajaran DPRD Kabupaten Balangan Senin (3/8/2026) secara resmi menyampaikan Pandangan Umum Fraksi-Fraksi terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2026. Dalam sidang paripurna yang berlangsung di Gedung Dewan, para wakil rakyat menegaskan agar alokasi perubahan anggaran diselaraskan sepenuhnya untuk pemenuhan kebutuhan dasar dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.
Penyampaian pandangan umum tersebut menjadi tahapan krusial dalam mekanisme penyusunan anggaran guna mengevaluasi serta menajamkan kembali arah kebijakan fiskal daerah di sisa tahun berjalan. Seluruh fraksi di DPRD Balangan sepakat bahwa penyesuaian alokasi belanja harus tepat sasaran serta berdampak langsung pada perputaran ekonomi warga.
Pihak legislatif menggarisbawahi pentingnya pemerataan anggaran Perubahan APBD 2026 pada sektor-sektor vital, seperti peningkatan fasilitas kesehatan, perbaikan infrastruktur jalan desa, dan penguatan program jaminan sosial. Langkah ini dinilai sangat krusial guna menjaga daya beli masyarakat serta menanggulangi dampak dinamika ekonomi daerah.
Dalam dokumen pandangan umumnya, dewan juga memberikan catatan kritis terkait efektivitas penyerapan anggaran di setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Pihak legislatif meminta Pemkab Balangan untuk mempercepat eksekusi program-program fisik dan pelayanan publik tanpa mengabaikan prinsip akuntabilitas serta regulasi hukum yang berlaku.
Eksekutif Pemkab Balangan menyambut baik seluruh masukan, saran, dan catatan strategis yang disampaikan oleh fraksi-fraksi dewan. Pemerintah daerah berkomitmen untuk menjadikan pandangan umum tersebut sebagai bahan pertimbangan utama dalam tahapan pembahasan teknis bersama Badan Anggaran (Banggar) selanjutnya.
Sinergi dan keterbukaan antara lembaga legislatif dan eksekutif selama proses pembahasan Perubahan APBD 2026 diharapkan dapat mempercepat penetapan regulasi anggaran tepat waktu. Kepastian jadwal anggaran dipandang penting agar seluruh program perubahan dapat langsung dirasakan manfaatnya oleh masyarakat sebelum akhir tahun anggaran.
Melalui penegasan sikap pro-rakyat dalam Pandangan Umum Raperda Perubahan APBD 2026 ini, DPRD Balangan membuktikan komitmennya dalam mengawal penggunaan uang daerah secara transparan. Pengawasan ketat dari lembaga dewan diharapkan mampu menghasilkan postur anggaran yang berkeadilan, efektif, dan memajukan Kabupaten Balangan. (nia)