Baca Juga:
 |
| Puluhan nelayan RK Ilir audiensi bersama Wali Kota Banjarmasin. (FOTO:JURNAL BANUA) |
JURNALBANUA.COM, BANJARMASIN - Pagi di Pelabuhan RK Ilir, Banjarmasin, bagi nelayan biasanya identik dengan kesibukan. Perahu disiapkan, jaring diperiksa, dan mesin dipastikan siap membawa mereka mencari ikan.
Namun, belakangan ada satu persoalan yang membuat langkah para nelayan tidak lagi selancar biasanya. Solar untuk melaut sulit didapat.
Puluhan nelayan ikan di Pelabuhan RK Ilir mengeluhkan sulitnya memperoleh bahan bakar minyak (BBM) jenis solar. Persoalan itu muncul setelah 77 surat rekomendasi pengambilan BBM bersubsidi di Stasiun Pengisian Bahan Bakar Nelayan (SPBN) RK Ilir belum diperpanjang.
Rekomendasi tersebut menjadi bagian penting bagi nelayan untuk mendapatkan BBM bersubsidi yang digunakan sebagai bahan bakar perahu mereka.
Namun, sejak 8 Agustus 2026, masa berlaku rekomendasi sebelumnya telah berakhir. Hingga kini, belum satu pun dari 77 nelayan tersebut menerima rekomendasi baru.
Bagi nelayan, berhentinya rekomendasi bukan sekadar persoalan administrasi. Ketika akses terhadap solar bersubsidi terhambat, biaya untuk melaut ikut meningkat.
Manager SPBN RK Hilir, H. Muhtanto, membenarkan bahwa persoalan tersebut berkaitan dengan habisnya masa berlaku rekomendasi nelayan.
Selama ini, rekomendasi pengambilan BBM bersubsidi ditandatangani Kepala UPTD. Namun, rekomendasi tersebut belum kembali diperpanjang.
Muhtanto menyebut, salah satu alasan yang disampaikan berkaitan dengan adanya kasus yang masih belum selesai.
Namun, menurutnya, persoalan tersebut merupakan kasus perorangan atau melibatkan oknum tertentu. Ia menegaskan, persoalan tersebut tidak melibatkan nelayan lainnya.
“Kasus itu kan perorangan, masing-masing istilahnya oknum. Jadi tidak melibatkan nelayan yang lain,” ujar Muhtanto.
Meski persoalannya bersifat perorangan, dampaknya dirasakan oleh nelayan lain. Mereka yang tidak terlibat ikut kesulitan memperoleh BBM bersubsidi yang selama ini menjadi penunjang aktivitas melaut.
Selama ini, BBM untuk nelayan di SPBN diperoleh melalui AKR dan kemudian didistribusikan kepada nelayan yang memiliki rekomendasi.
Murjani, perwakilan nelayan dari Desa Aluh-Aluh, menjadi salah satu yang berharap persoalan tersebut segera mendapatkan jalan keluar.
Ia mengatakan, nelayan telah merasakan kesulitan mendapatkan BBM bersubsidi selama sekitar satu bulan.
Bagi nelayan, kebutuhan bahan bakar bukan perkara kecil. Dalam tiga hari melaut, kebutuhan solar dapat mencapai sekitar 300 liter. Ketika solar bersubsidi tidak tersedia, nelayan harus mencari BBM di tempat lain dengan harga yang lebih mahal.
“Nelayan tidak bisa kerja. Soalnya banyak di luaran tapi harganya mahal.,” tutur Murjani.
Kondisi itu membuat biaya operasional melaut semakin besar. Di sisi lain, hasil tangkapan tidak selalu dapat dipastikan. Jika hasil tangkapan sedikit, pengeluaran untuk membeli BBM dengan harga lebih tinggi tentu semakin terasa.
Bagi nelayan, laut adalah tempat mencari penghidupan. Tetapi untuk bisa mencapai laut, mereka membutuhkan bahan bakar.
Kini, mereka hanya bisa menunggu.
Menunggu rekomendasi kembali diperpanjang. Menunggu solar kembali mudah diperoleh. Dan menunggu kepastian agar perahu-perahu mereka dapat kembali berangkat mencari penghidupan di laut tanpa terbebani biaya BBM yang semakin tinggi.(saa/jb)