Baca Juga:
 |
| Saut Nathan Samosir saat memberikan keterangan. (FOTO:JURNAL BANUA) |
JURNALBANUA.COM, BANJARMASIN – Anggota DPRD Kota Banjarmasin, Saut Nathan Samosir, kembali menyerap aspirasi masyarakat melalui kegiatan Penelaahan dan Aspirasi Masyarakat bersama warga Kelurahan Telaga Biru, Selasa (14/7).
Dalam pertemuan itu, warga menyampaikan berbagai persoalan yang mereka hadapi, mulai dari infrastruktur yang belum kunjung diperbaiki, layanan jaminan kesehatan, hingga pendidikan bagi anak-anak yang putus sekolah.
Saut menegaskan, persoalan infrastruktur masih menjadi keluhan utama masyarakat. Ia menyebut sejumlah usulan yang telah berkali-kali disampaikan kepada pemerintah hingga kini belum juga direalisasikan.
"Salah satunya untuk infrastruktur yang sudah bolak-balik kami ajukan ke pemerintah, khususnya di Basirih. Ada jembatan yang sudah runtuh, kemudian gang yang terlalu sempit dan diminta untuk diperlebar. Ini menjadi catatan penting karena usulan tersebut sudah kami sampaikan sejak reses sebelumnya, tetapi sampai sekarang belum ada realisasi," ujarnya.
Menurut Saut, kondisi tersebut sangat mendesak karena menyangkut akses utama masyarakat, terutama para pelajar yang setiap hari melintasi kawasan tersebut.
"Jalan itu digunakan masyarakat, khususnya anak-anak sekolah. Lokasinya di sekitar RT 16 dan RT 17, belakang SMP 25. Kami juga sudah meninjau langsung ke lapangan," katanya.
Selain itu, ia juga menyoroti pengerukan sungai di sekitar jembatan RT 16 Basirih yang hingga kini belum terlaksana, padahal sebelumnya telah dijanjikan akan dikerjakan menggunakan ekskavator berukuran kecil.
Tak hanya infrastruktur, Saut juga menerima banyak keluhan terkait layanan jaminan sosial. Warga mengaku status kepesertaan BPJS maupun Kartu Indonesia Sehat (KIS) mereka kerap berubah menjadi tidak aktif tanpa penjelasan yang jelas.
"Beberapa warga menyampaikan BPJS mereka tiba-tiba tidak aktif tanpa mengetahui alasannya. Begitu juga dengan KIS, baru diaktifkan, kemudian tidak aktif lagi. Kondisi ini terus berulang dan tentu membingungkan masyarakat," ungkapnya.
Sebagai mitra kerja Dinas Sosial, Saut memastikan persoalan tersebut akan dibahas lebih lanjut bersama pemerintah daerah.
"Nanti akan kami koordinasikan dengan Dinas Sosial melalui rapat koordinasi. Kami ingin mengetahui penyebab sebenarnya. Kalau hanya alasan aplikasi atau sistem dari pusat, masyarakat tentu sulit memahaminya. Harus ada penjelasan yang jelas agar persoalan seperti ini tidak terus berulang," tegas anggota Komisi IV DPRD Banjarmasin tersebut.
Di bidang pendidikan, Saut juga menaruh perhatian terhadap anak-anak yang terpaksa berhenti sekolah karena keterbatasan ekonomi. Dalam forum itu, warga menyampaikan masih ada anak yang putus sekolah sejak kelas 3, 4, hingga kelas 5 SD.
Menanggapi hal tersebut, perwakilan dinas terkait memberikan solusi agar orang tua segera mendaftarkan kembali anak sesuai sistem zonasi dan melapor kepada operator sekolah agar dapat diusulkan sebagai penerima Kartu Indonesia Pintar (KIP).
"Persoalan yang paling menonjol hari ini adalah infrastruktur, BPJS dan KIS yang tidak aktif, serta pendidikan bagi anak-anak yang putus sekolah. Semua aspirasi ini akan kami kawal agar mendapat tindak lanjut dari pemerintah," tutup Saut.(saa/jb)