Baca Juga:
 |
| Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kabupaten Balangan bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) menggelar rapat kerja intensif. : FOTO IST |
JURNALBANUA.COM, BALANGAN — Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kabupaten Balangan bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) menggelar rapat kerja intensif Senin (6/7/2026), guna mengurai faktor pemicu munculnya Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) tahun anggaran berjalan. Pertemuan pembahasan ini dilakukan untuk memastikan efektivitas penyerapan alokasi APBD serta mengoptimalkan penggunaan dana daerah di masa mendatang.
Langkah reviu bersama ini menjadi agenda krusial dalam menilai sejauh mana program-program kerja di tingkat Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dapat terealisasi secara maksimal. Evaluasi secara menyeluruh difokuskan pada penelusuran kendala teknis dan administratif yang menyebabkan beberapa kegiatan anggaran tidak terserap penuh sesuai perencanaan awal.
Pihak Banggar DPRD Balangan menegaskan pentingnya transparansi serta ketepatan perancangan anggaran agar akumulasi SiLPA tidak terlalu tinggi dan tidak mengendapkan potensi belanja publik. Pihaknya mendorong TAPD untuk lebih cermat dalam memetakan kapasitas pelaksanaan program di tiap unit kerja Pemkab Balangan.
Dari hasil penelaahan bersama TAPD, terungkap bahwa dinamisnya proses pengadaan barang dan jasa serta penyesuaian jadwal pelaksanaan pekerjaan menjadi salah satu pemicu utama terbentuknya saldo SiLPA. Selain itu, terdapat efisiensi belanja dan kendala eksternal di lapangan yang memengaruhi penyerapan dana program.
Melalui forum koordinasi ini, TAPD berkomitmen untuk memperketat asistensi serta pengawasan penyerapan anggaran di seluruh Perangkat Daerah sejak tahap perencanaan awal. Langkah pembenahan skema penganggaran ini diharapkan mampu meminimalisasi potensi SiLPA berulang pada tahun anggaran berikutnya.
Para wakil rakyat di DPRD Balangan memberikan sejumlah masukan strategis agar perencanaan program ke depan lebih terukur dan realistis. Penataan alokasi APBD yang tepat waktu dan terarah dinilai sangat berpengaruh terhadap percepatan pembangunan serta kesejahteraan masyarakat Balangan.
Dengan adanya evaluasi mendalam antara Banggar DPRD dan TAPD mengenai penyebab SiLPA ini, tata kelola keuangan Pemkab Balangan diharapkan makin berkualitas dan akuntabel. Sinergi ini ditujukan agar setiap rupiah dari anggaran daerah dapat memberikan kemanfaatan yang optimal bagi pembangunan publik. (nia)