Baca Juga:
 |
| Hendra.(FOTO:JB) |
JURNALBANUA.COM, BANJARMASIN – DPRD Kota Banjarmasin mendukung rencana Pemerintah Kota (Pemko) Banjarmasin memberikan tarif khusus bagi pelajar yang menggunakan fasilitas olahraga milik daerah. Meski demikian, kebijakan tersebut diminta dikaji secara matang agar tidak mengganggu biaya operasional dan pemeliharaan sarana olahraga.
Wakil Ketua Komisi II DPRD Kota Banjarmasin, Hendra, mengatakan wacana yang tengah dibahas Dinas Kebudayaan, Kepemudaan, Olahraga, dan Pariwisata (Disbudporapar) merupakan langkah positif untuk memperluas akses pelajar terhadap fasilitas olahraga milik pemerintah.
Menurutnya, semakin mudah pelajar memanfaatkan sarana olahraga, semakin besar pula peluang lahirnya atlet-atlet muda berprestasi dari Kota Banjarmasin.
"Kami pada prinsipnya mendukung. Fasilitas olahraga milik pemerintah memang harus bisa dimanfaatkan masyarakat, termasuk pelajar yang selama ini cukup aktif menggunakannya," ujarnya, Rabu (3/6/2026).
Meski mendukung, politisi PKS itu mengingatkan agar kebijakan tarif khusus tidak hanya mempertimbangkan aspek keringanan biaya. Pemerintah juga harus menghitung dampaknya terhadap keberlangsungan pengelolaan fasilitas olahraga yang membutuhkan biaya operasional dan pemeliharaan secara rutin.
Menurut Hendra, anggaran tetap diperlukan untuk menjaga kebersihan lapangan, memperbaiki fasilitas yang rusak, menyediakan perlengkapan, hingga membiayai operasional petugas. Karena itu, skema tarif khusus harus disusun secara cermat agar pelayanan kepada masyarakat tetap optimal tanpa mengurangi kualitas fasilitas olahraga.
"Jangan sampai niat memberikan kemudahan justru membuat kualitas fasilitas menurun karena biaya pemeliharaannya tidak terpenuhi. Semuanya harus dihitung dengan baik," katanya.
Selain itu, Hendra mendorong agar penerapan tarif khusus memiliki aturan yang jelas. Misalnya, pelajar diwajibkan menunjukkan kartu pelajar atau kebijakan tersebut hanya berlaku pada jam-jam tertentu. Dengan demikian, manfaat program benar-benar diterima oleh kelompok yang menjadi sasaran.
Ia berharap pembahasan yang dilakukan Disbudporapar menghasilkan kebijakan yang seimbang, yakni memberikan kemudahan bagi pelajar untuk mengakses fasilitas olahraga sekaligus memastikan aset milik pemerintah tetap terawat dan dapat dimanfaatkan masyarakat dalam jangka panjang.(saa/jb)