Baca Juga:
 |
| Anggota DPRD Banjarmasin dari Fraksi PKB, Zainal Hakim menggelar kegiatan reses. (FOTO: JURNAL BANUA) |
JURNALBANUA.COM, BANJARMASIN – Suara warga Kelurahan Alalak Utara mengalir satu per satu dalam kegiatan Penelaahan dan Aspirasi Masyarakat (Reses) yang digelar Anggota DPRD Kota Banjarmasin dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Zainal Hakim, di Jalan Alalak Utara RT 014 RW 001 Gang Kantor Kelurahan, Kecamatan Banjarmasin Utara, Rabu (15/7).
Bagi warga, reses bukan sekadar agenda seremonial. Mereka memanfaatkan kesempatan itu untuk menyampaikan berbagai persoalan yang telah lama mereka hadapi, mulai dari kondisi kantor kelurahan yang dinilai tidak lagi layak, jembatan yang membahayakan pengguna, permohonan program bedah rumah, hingga layanan jaminan sosial yang diharapkan semakin mudah diakses.
Menanggapi berbagai keluhan tersebut, Zainal Hakim menegaskan seluruh aspirasi akan menjadi perhatian dan diperjuangkan melalui pembahasan bersama Pemerintah Kota Banjarmasin.
"Hari ini kami melaksanakan reses di Kelurahan Alalak Utara. Banyak aspirasi yang disampaikan masyarakat, mulai dari fasilitas publik seperti kantor kelurahan, kondisi jembatan yang secara teknis cukup membahayakan, permohonan bedah rumah, hingga layanan jaminan sosial. Semua ini akan kami kawal," ujarnya.
Salah satu persoalan yang paling mendapat sorotan adalah kondisi Kantor Kelurahan Alalak Utara yang dinilai sudah tidak representatif untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat.
Menurut Zainal Hakim , pemerintah sebenarnya telah menyiapkan rencana relokasi kantor tersebut. Tahap pembelian lahan dan penyusunan Detail Engineering Design (DED) bahkan telah selesai dilakukan.
"Relokasi kantor kelurahan sebenarnya sudah masuk dalam program pemerintah. Lahannya sudah dibeli, DED juga sudah selesai, bahkan sempat dianggarkan pada 2026. Namun karena adanya refocusing anggaran, pelaksanaannya harus ditunda," jelasnya.
Ia memastikan DPRD akan kembali mendorong agar pembangunan kantor kelurahan dapat masuk dalam prioritas anggaran tahun 2027.
"Kami akan terus mengawal karena ini menyangkut pelayanan publik. Harapannya pembangunan kantor kelurahan bisa terealisasi pada anggaran 2027," katanya.
Tak hanya mendengar laporan warga, Zainal Hakim juga turun langsung meninjau kondisi jalan gang yang menjadi akses utama masyarakat.
Ia melihat sendiri jalan tersebut kerap tergenang dan menyulitkan aktivitas warga sehari-hari.
"Jalan itu merupakan satu-satunya akses keluar masuk warga, sehingga perlu mendapat perhatian khusus. Kami akan berupaya mengawal agar perbaikannya bisa direalisasikan, bahkan kalau memungkinkan melalui anggaran perubahan tahun ini," ungkapnya.
Menurutnya, bentuk penanganan nantinya akan disesuaikan dengan hasil kajian teknis dari dinas terkait, apakah melalui pengecoran jalan atau pembangunan titian yang lebih aman.
"Yang terpenting, masyarakat tidak lagi harus melewati jalan yang selalu tergenang saat beraktivitas. Kami ingin solusi yang benar-benar memberikan manfaat bagi warga," tutupnya.(saa/jb)