Baca Juga:
 |
| Paripurna LKPj Tahun 2025. (FOTO:IST) |
JURNALBANUA.COM, MARABAHAN — DPRD Kabupaten Barito Kuala melontarkan kritik tajam terhadap kinerja Pemerintah Kabupaten dalam Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) Tahun Anggaran 2025. Dewan menilai pemerintah belum mampu mendorong perbaikan signifikan di berbagai indikator pembangunan.
Dalam rapat paripurna, Kamis (30/4/2026), DPRD secara terbuka menyoroti persoalan mendasar, mulai dari kemiskinan, pelayanan publik, hingga struktur anggaran yang dinilai tidak sehat.
Ketua DPRD, Ayu Dyan Liliana Sari Wiryono, memimpin rapat yang turut dihadiri Bupati H. Bahrul Ilmi beserta jajaran pemerintah daerah.
Kemiskinan dan Stunting Belum Tertangani Optimal.
DPRD menegaskan pemerintah daerah belum maksimal menekan angka kemiskinan dan stunting. Meski data menunjukkan penurunan, dewan menilai intervensi yang dilakukan belum efektif dan belum tepat sasaran.
DPRD mendesak pemerintah memperbaiki program seperti Gerakan Orang Tua Asuh Cegah Stunting dan Makan Bergizi Gratis agar tidak sekadar berjalan secara administratif. Pemerintah diminta memperkuat basis data melalui pemutakhiran P3KE agar program benar-benar menyasar kelompok yang membutuhkan.
Selain itu, DPRD mendorong pemerintah mengoptimalkan sektor pendidikan sebagai strategi jangka panjang untuk memutus rantai kemiskinan.
IPM Naik, Tapi Kualitas Belum Merata
DPRD mencatat Indeks Pembangunan Manusia (IPM) meningkat menjadi 68,09. Namun, dewan menilai kenaikan itu belum mencerminkan peningkatan kualitas hidup secara menyeluruh.
Pemerintah dinilai belum mampu mengatasi ketimpangan di sektor kesehatan, pendidikan, dan daya beli masyarakat. DPRD menegaskan peningkatan angka IPM harus diikuti penguatan kualitas layanan dasar.
Perencanaan dan Realisasi Tidak Sinkron
DPRD menemukan ketidaksesuaian antara perencanaan dan realisasi program, terutama pada indikator Standar Pelayanan Minimal (SPM).
Temuan ini menunjukkan lemahnya eksekusi program di lapangan, meskipun perencanaan telah disusun dengan baik.
PAD Seret, Ekonomi Dinilai Rapuh
DPRD menilai pemerintah belum optimal menggali potensi Pendapatan Asli Daerah (PAD). Sejumlah sektor, khususnya pajak dan retribusi, gagal mencapai target yang telah ditetapkan.
Kondisi ini mencerminkan lemahnya inovasi dalam sistem pemungutan dan validasi data. DPRD mendesak pemerintah segera melakukan pembenahan menyeluruh.
Di sisi lain, DPRD menilai pertumbuhan ekonomi sebesar 5,27 persen masih rapuh karena bergantung pada sektor primer. Ketergantungan pada sektor pertanian tanpa diversifikasi dinilai berisiko terhadap stabilitas jangka panjang.
DPRD pun mendorong percepatan pengembangan sektor jasa dan industri pengolahan, termasuk melalui digitalisasi UMKM serta kemudahan investasi.
Lapangan Kerja Minim, Kinerja SKPD Disorot
DPRD menilai pemerintah belum berhasil menciptakan lapangan kerja yang berkualitas. Sebagian besar tenaga kerja masih terserap di sektor informal dengan produktivitas rendah.
Kondisi ini menunjukkan pemerintah belum optimal mendorong transformasi ekonomi dan penciptaan pekerjaan formal.
Selain itu, DPRD juga menyoroti rendahnya serapan anggaran di sejumlah SKPD. Beberapa instansi bahkan mencatat realisasi keuangan di bawah 75 persen, yang menunjukkan lemahnya perencanaan dan pelaksanaan program.
Belanja Pegawai Jadi Alarm Serius
DPRD memberi sorotan keras terhadap struktur anggaran daerah. Belanja pegawai tercatat mencapai 43,8 persen dari total APBD, jauh melampaui batas maksimal 30 persen sesuai ketentuan undang-undang.
Dewan menilai kondisi ini mengancam ruang fiskal dan menghambat pembangunan.
DPRD mendesak pemerintah segera merasionalisasi belanja pegawai, menahan rekrutmen baru, serta mengalihkan anggaran ke sektor produktif seperti pembangunan infrastruktur.
Mitigasi Bencana Dinilai Lemah
DPRD juga menilai pemerintah daerah belum memiliki regulasi yang kuat dalam mitigasi bencana. Padahal, Barito Kuala tergolong wilayah rawan banjir dan kebakaran lahan gambut.
Ketiadaan regulasi dinilai dapat memperlambat respons dan meningkatkan potensi kerugian saat bencana terjadi.
Bupati Siap Evaluasi
Menanggapi kritik tersebut, Bupati H. Bahrul Ilmi menyatakan pemerintah akan menindaklanjuti seluruh rekomendasi DPRD.
Ia menegaskan komitmen untuk memperbaiki kinerja, meningkatkan kualitas pelayanan publik, serta memperkuat tata kelola pemerintahan.
“Masukan ini menjadi bagian penting dalam penyempurnaan kebijakan ke depan,” ujarnya.(saa/ibr/jb)