![]() |
| Saut Nathan Samosir. (FOTO:JB) |
JURNALBANUA.COM, BANJARMASIN - Anggota Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) DPRD Kota Banjarmasin dari Daerah Pemilihan Banjarmasin Barat, Saut Nathan Samosir, mulai menyerap berbagai persoalan warga dalam kegiatan reses Masa Sidang I Tahun 2026, Kamis (2/4).
Kegiatan yang berlangsung di Kedai 99 Trisakti, kawasan Yos Sudarso ini menjadi titik awal penyerapan aspirasi masyarakat yang dijadwalkan berlangsung selama empat hari.
Sejak hari pertama, suasana dialog terasa hidup. Warga datang dengan harapan, membawa berbagai persoalan yang selama ini mereka rasakan langsung di lingkungan tempat tinggal.
Pada hari pertama, perwakilan warga dari tiga kelurahan, yakni Belitung Utara, Teluk Tiram, dan Kuin Selatan, hadir menyampaikan langsung berbagai persoalan di lingkungannya. Kegiatan ini juga menghadirkan unsur pemerintah setempat dan instansi terkait, seperti Dinas Sosial, Dinas Kesehatan, puskesmas, Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, serta Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Banjarmasin. Kehadiran berbagai pihak ini membuat forum berjalan lebih responsif dan solutif.
Warga secara aktif menyuarakan persoalan infrastruktur, khususnya drainase, yang menjadi keluhan paling dominan. Mereka juga menyoroti kondisi kebersihan sungai yang dinilai masih memerlukan perhatian serius.
Ketua RW 02 Kelurahan Belitung Utara, Juhriansyah, mengungkapkan pembangunan drainase di Jalan Samadi Ilham, RT 17, masih jauh dari kebutuhan warga.
“Drainase yang dibangun baru sekitar 100 meter. Kami berharap ada penambahan hingga 400 meter atau dilakukan bertahap, karena yang ada saat ini masih terlalu pendek,” ujarnya.
Menanggapi hal tersebut, Samosir menegaskan akan segera menindaklanjuti aspirasi warga dengan melakukan pengecekan langsung ke lapangan sebelum mengusulkannya dalam program pembangunan.
“Kami akan cek langsung kondisinya di lapangan. Aspirasi warga ini akan kami kawal agar bisa direalisasikan, baik tahun ini maupun tahun berikutnya,” tegasnya.
Ia juga menyampaikan, berdasarkan informasi dari pihak PUPR, kelanjutan pembangunan drainase tersebut berpeluang direalisasikan pada tahun 2026.
Tak hanya soal infrastruktur, warga juga aktif menyampaikan keluhan terkait layanan BPJS, bantuan sosial, serta akses layanan kesehatan. Berbagai persoalan ini menunjukkan bahwa kebutuhan masyarakat tidak hanya menyentuh pembangunan fisik, tetapi juga layanan dasar yang langsung dirasakan sehari-hari.
Samosir menilai seluruh aspirasi tersebut sebagai catatan penting yang harus diperjuangkan melalui fungsi pengawasan dan penganggaran di DPRD.
“Semua aspirasi ini akan kami rangkum dan perjuangkan agar bisa masuk dalam program prioritas pemerintah daerah,” tutupnya.(saa/jb)
