LSM Demo di Tanbu: Dugaan Penyalahgunaan Wewenang Pejabat sampai Bansos Corona

Puluhan warga yang tergabung dalam Aliansi Masyarakat dan Milenial Beraksi (Asimilasi) Tanah Bumbu, ngeluruk Polres, Kejari dan kantor DPRD di daerah ini, Senin (21/12).
Ketua LP3MTB Dedi Rahman orasi, Senin (21/12) | Foto: IST
JURNALBANUA.COM, BATULICIN - Puluhan warga yang tergabung dalam Aliansi Masyarakat dan Milenial Beraksi (Asimilasi) Tanah Bumbu, ngeluruk Polres, Kejari dan kantor DPRD di daerah ini, Senin (21/12).

Mereka meminta proyek pengadaan meja kursi sekolah di Tanah Bumbu diperiksa.

Selain itu, juga meminta dana penyaluran bansos corona turut diperiksa.

Dalam suratnya, Asimilasi menyebut aksi mereka bekerja sama dengan DPD Pemuda Islam, Bakorwil KPK Tipikor Kalsel, dan LP3MTB (Lembaga Penelitian Pengkajian Pemberdayaan Masyarakat Tanah Bumbu).

Berikut beberapa poin tuntutan mereka:

1. Mendesak aparat hukum menyelesaikan kasus lahan Rindu Alam, kasus dugaan nikah tanpa izin kepala desa, serta kasus dugaan pencemaran nama baik salah satu anggota DPRD Tanah Bumbu

2. Meminta kasus dugaan penyalahgunaan wewenang pejabat di Tanah Bumbu ditindaklanjuti. Meminta penegak hukum memeriksa bantuan dana bansos Covid-19, serta proyek pengadaan meja kursi sekolah.

3. Meminta aduan-aduan masyarakat segera diproses

4. Mendesak pejabat yang diduga menggunakan ijazah palsu agar mengundurkan diri

Surat itu diteken aktivis Risdianto Haleng, M Hasan dan Dedi Rahman.

Kepada awak media usai berunjukrasa, Ketua LP3MTB Dedi Rahman membenarkan, mereka menuntut aparat penegak hukum mengusut beberapa kasus yang sedang berjalan.

"Yang lahan di Rindu Alam itu, awal mula kasusnya pada 2013 lalu," ujarnya.

Jelas Dedi, hasil investigasi dia di lapangan, warga kecewa karena lahan mereka yang status kepemilikan segel sekarang jadi aset daerah.

Saat menerima perwakilan pengunjukrasa, di kantornya Kajari Tanah Bumbu M Hamdan mengatakan, mereka akan mengawal kasus-kasus yang masuk laporannya ke instansi meraka.

"Kalau teman-teman punya bukti-bukti (baru) silakan sampaikan ke kami," jelasnya.

Untuk dana bansos corona, Kajari mengatakan, karena kasus itu sudah ditangani KPK, pihaknya harus berkoordinasi dulu dengan penyidik anti rasuah itu. Agar penanganan kasus tidak tumpang tindih.

Sementara itu, Kabag Ops Polres Tanah Bumbu Kompol Yulianoor Abdi yang mengawal unjuk rasa tersebut saat diminta tanggapannya mengatakan, beberapa kasus yang disampaikan memang sudah masuk ke Polres. "Sedang dalam penyidikan di Reskrim," ujarnya. (shd/jb)


Space Iklan

Tags :

bm
Jurnal Banua

Situs pemberitaan online Jurnal Banua telah memiliki badan hukum dan terdaftar di Kemenkumham RI. Semua produk pemberitaan diolah melalui proses jurnalistik yang profesional dan bertanggungjawab.

Posting Komentar