Baca Juga:
 |
| Foto ilustrasi: internet |
JURNALBANUA.COM, KOTABARU - Indeks Kerawanan Pemilu (IKP) Pilkada Serantak 2020, Kotabaru tempati wilayah dengan kerawanan tertinggi se Kalimantan Selatan
Pada peluncuran IKP Pilkada 2020, pada 25 Februari 2020 oleh Bawaslu RI menempatkan Kabupaten Kotabaru di urutan 19 secara Nasional.
Dan peringkat ke tiga di Pulau Kalimantan. Serta urutan pertama se Provinsi Kalimantan Selatan.
Dengan level 5 dengan total skor 63,10 point artinya Kabupaten Kotabaru masuk kategori kerawanan tinggi.
Ketua Bawaslu Abhan Menjelaskan IKP Pilkada 2020 selain sebagai alat pemetaan kerawanan Pemilu, juga bertujuan mengidentifikasi masing-masing daerah secara berkesinambungan.
"Bawaslu menerbitkan IKP Pilkada 202 melibatkan peneliti dan pakar. Dalam pengumpulan data melibatkan yang lainnya yang dinilai mempunyai informasi yang membantu dalam pemetaan kerawanan pada Pilkada serentak 2020. Dengan demikian IKP Pilkda 2020 dapat digunakan sebagai acuan sebagai referensi masing-masing lembaga," bebernya.
Anggota Bawaslu Mochammad Afifuddin mengatakan, angka kerawanan didapat Bawaslu dari empat dimensi yang diukur. Dimensi pertama menurutnya, berdasarkan konteks sosial politik. Dan politik dengan subdimensi keamanan lingkungan, otoritas penyelenggara pemilu, otoritas penyelenggara negara, dan relasi kuasa di tingkat lokal.
"IKP sebagai langkah antisipasi bukan mengharapkan agar terjadi kekisruhan atau konflik pada provinsi tersebut," terangnya.
Sementra itu, Ketua Bawaslu Kotabaru Mohamad Erfan menambahkan bahwa pada pemilihan Bupati dan Wakil Bupati di Kabupaten Kotabaru adalah sebenar-benar Pilkada. "Bukan pipilkadaan," selorohnya.
Ia menambahkan selain Netralitas ASN yang menjadi perhatian Bawaslu Kotabaru, juga adanya kerawanan politik transaksional. Penggunaan media sosial dalam penyebaran hoax serta ujaran kebencian dan masalah hak pilih masyarakat Kabupaten Kotabaru.
Anggota Bawaslu Kotabaru Fat Hurrahman menjelaskan, IKP Pilkada 2020 melanjutkan legacy pencegahan terhadap peta kerawanan daerah dalam pilkada. Mengukur kinerja pengawasan berdasarkan Pilkada terakhir.
Ia menambahkan Koordinasi antar divisi penting. Utamanya divisi pengawasan yang menjadi muara divisi penanganan pelanggaran dan divisi penyelesaian sengketa.
"Pada IKP pemilihan gubernur dan wakil gubernur tingkat kerawanan juga terbagi atas tiga kategori, yaitu rawan rendah, rawan sedang, dan rawan tinggi. Namun, skor untuk kategori kerawanan berbeda dengan IKP pada pemilihan di kabupaten/kota," tuntasnya. (humasbawaslu/shd/jb)
Posting Komentar