Baca Juga:
 |
| Anggota Bawaslu Kotabaru Fat Hur Rahman (kiri) dan M Erfan (dua dari kanan) menghadiri rakor di Hotel Delima |
JURNALBANUA.COM, KOTABARU - Ketua Bawaslu Provinsi Kalimantan Selatan, Erna Kasypiah, menyatakan politik uang masih menjadi isu krusial di daerah setempat.
Oleh karenanya, peran serta masyarakat sangat diperlukan dalam pengawasan partisipatif untuk menekan perilaku money politik.
"Ada beberapa catatan persiapan Bawaslu Kalsel menghadapi Pilkada serentak 2020. Mulai netralitas ASN hingga peningkatan partisipasi masyarakat yang menjadi perhatian," kata Erna dalam Rapat Koordinasi Persiapan Pengawasan Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2020, di Hotel Delima, Kabupaten Banjar, (4/12/2019).
Untuk mencegah terjadinya politik uang tersebut, Erna menegaskan, jajarannya saat ini berupaya merekrut pengawas tingkat kecamatan yang memiliki integritas dan kapabilitas pencegahan serta penindakan terhadap pelanggaran Pilkada.
Hadir dalam rakor ini, selain pimpinan Bawaslu kabupaten kota, juga sejumlah undangan dari unsur Kepolisian, Kesbangpol, Satpol PP dan Disdukcapil kabupaten/kota se Provinsi Kalsel.
Jemput Bola
Anggota Bawaslu Kabupaten Kotabaru, Fat Hur Rahman menilai proses pemutakhiran data pemilih di wilayah setempat masih ada beberapa persoalan.
"Menurut informasi, perekaman KTP elektronik pada Disdukcapil Kotabaru baru terlaksana 95 persen. Dalam kesempatan rakor ini, kami (pengawas) mendorong kepada pemerintah daerah untuk jemput bola," pinta Koordiv Pengawasan, Humas dan Hubal Bawaslu Kotabaru ini.
Kenapa demikian, imbuhnya, berbeda dengan kabupaten lain, warga Kabupaten Kotabaru sangat antusias ketika ada kegiatan perekaman E-KTP. Baik itu tingkat kecamatan maupun desa.
"Jemput bola ini diperlukan. Erat kaitannya hak konstitusional warga Kotabaru yang ada di pengunungan dan wilayah terluar belum memiliki KTP elektronik. Apakah nantinya bisa mencoblos atau tidak," terang dia.
Untuk menunjang pengawasan Pilkada 2020, Erfan selaku Ketua Bawaslu Kotabaru menyampaikan bahwa pihaknya dengan Pemkab Kotabaru sudah menandatangani NPHD sebagai dasar pelaksanaan pengawasan.
"Saat ini, kami sama dengan 12 kabupaten/kota lainnya se Kalsel sedang melaksanakan rekrutmen Panwascam," pungkas Bang Erfan, panggilan akrab Koordiv SDM dan Organisasi Bawaslu Kotabaru ini. (Advertorial/JB)
Posting Komentar