Baca Juga:
 |
| Syairi Mukhlis |
JURNALBANUA.COM, KOTABARU - Kabar gembira bagi para pemborong yang uangnya belum dibayar pemerintah. Ketua DPRD Syairi Mukhlis menekankan, mereka prioritas melakukan percepatan pengesahan ABPD Perubahan 2019.
"Benar, kami percepatan untuk itu. Setelah AKD dibentuk, prioritas kita adalah pembahasan APBD Perubahan," ujarnya saat dikonfirmasi Jurnal Banua belum lama tadi.
Syairi membenarkan, informasi yang dia terima, Kotabaru memiliki utang hingga puluhan miliar. Utang itu sisa pembayaran yang belum dibayarkan kepada beberapa pemborong proyek tahun 2018.
Sekadar mengingatkan, tahun 2018 tadi, Pemkab Kotabaru mengalami defisit anggaran. Dampaknya, banyak kegiatan yang tidak bisa dibayarkan.
Sayangnya, utang itu tidak sempat dimasukkan dalam APBD 2019. Sehingga pemerintah baru akan bisa memasukkan anggaran pembayaran di APBD Perubahan nanti.
Sementara itu beberapa kontraktor luar daerah sebelumnya kepada wartawan mengaku kapok bekerja di Kotabaru. "Kalau diutang sampai setahun kan kami rugi besar. Kami juga pinjam di bank, berapa bunga harus kami bayar per bulan," kata seorang kontraktor asal Kalteng yang meminta namanya tidak ditulis. (JB)
Posting Komentar