Baca Juga:
 |
| Noorlatifah menggelar kegiatan reses di Banjarmasin Timur. (FOTO:JB) |
JURNALBANUA.COM, BANJARMASIN - Anggota DPRD Banjarmasin, Noorlatifah, mengundang tokoh masyarakat di Banjarmasin Timur dalam kegiatan resesnya. Ia menyebut setiap kelurahan mengirimkan perwakilan untuk menyampaikan berbagai usulan dan permasalahan yang dihadapi warga.
“Tokoh masyarakat, mulai dari ketua RT, RW hingga DK, menyampaikan langsung berbagai kebutuhan di wilayah mereka,” ujar Noorlatifah.
Ia menjelaskan, warga banyak menyoroti persoalan infrastruktur, khususnya perbaikan jalan dan titian yang masih rusak di beberapa titik. Salah satu yang menjadi perhatian utama adalah titian di kawasan Sungai Lulut yang belum terealisasi.
Noorlatifah mengungkapkan, proyek tersebut awalnya dijadwalkan dikerjakan pada 2023. Namun, pemerintah melimpahkannya ke provinsi. Karena ada efisiensi anggaran, proyek itu kembali dialihkan ke Pemerintah Kota Banjarmasin.
“Selain itu, terjadi perubahan dinas dari Perkim ke PU, sehingga prosesnya mengalami transisi,” jelasnya.
Ia menegaskan, pihaknya terus mengawal proyek tersebut dan mendorong agar dapat direalisasikan pada 2027. Menurutnya, pelaksanaan pada 2026 belum memungkinkan, karena waktu pengerjaan yang cukup panjang berisiko tidak selesai tepat waktu.
“Kami dorong agar aman dikerjakan di 2027,” tegas Noorlatifah.
Selain Sungai Lulut, ia juga menyebut perbaikan titian di kawasan Kampung Hijau akan terus dikawal melalui pokok pikiran (pokir) DPRD pada 2026. Usulan lain yang juga menjadi perhatian meliputi perbaikan jalan di kawasan perumahan, Banua Anyar, dan Kebun Bunga.
Noorlatifah menilai, realisasi aspirasi masyarakat biasanya tidak mencapai 100 persen. Ia memperkirakan tingkat realisasi berada di kisaran 80 persen, sementara sisanya akan kembali diajukan pada tahun berikutnya.
“Biasanya terkendala efisiensi anggaran dari pemerintah,” ungkapnya.
Ia menambahkan, DPRD tidak hanya menampung aspirasi saat reses, tetapi juga melalui forum Musrenbang yang kemudian dimasukkan ke dalam pokir DPRD Kota Banjarmasin.
Untuk tahun 2026, Noorlatifah menyebut pemerintah memprioritaskan program normalisasi sungai guna mengurangi risiko banjir. Program tersebut mencakup pengerukan dan penyiringan sungai, sehingga alokasi pokir DPRD akan menyesuaikan dengan kebijakan tersebut.
“Kita akan melihat kembali bagaimana tanggapan dari Dinas PU ke depan,” pungkasnya.(saa/jb)