Baca Juga:
 |
| Rapat pansus SOTK. (FOTO:IST) |
JURNALBANUA.COM, BANJARMASIN – Wakil Ketua DPRD Banjarmasin, Mathari, menegaskan pentingnya perubahan Struktur Organisasi dan Tata Kerja (SOTK) Pemerintah Kota Banjarmasin. Ia menilai, langkah ini krusial untuk memperkuat kinerja pemerintahan, terutama dalam memberikan pelayanan publik yang lebih baik.
Politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) itu menekankan, perubahan SOTK harus berlandaskan analisis matang serta pemahaman mendalam terhadap tantangan dan kebutuhan masa depan.
Usai mengikuti rapat pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang SOTK di ruang Komisi I Gedung Dewan, Mathari menjelaskan bahwa perubahan SOTK bukan hanya soal restrukturisasi organisasi atau penyesuaian jumlah staf. Lebih dari itu, perubahan harus berdampak pada efektivitas kerja pemerintah dan peningkatan pelayanan masyarakat.
“Kita ingin perubahan ini memperkuat struktur pemerintahan, bukan hanya di atas kertas, tetapi juga dalam praktik. SOTK yang baru harus mampu meningkatkan kualitas pelayanan publik yang cepat, tepat, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat,” tegasnya.
Mathari menekankan, keputusan final perlu melalui kajian komprehensif agar perubahan tidak menambah beban birokrasi, masalah anggaran, atau menciptakan ketidakefisienan baru. Ia juga menyoroti pentingnya melihat perubahan SOTK dari sisi kebutuhan riil masyarakat serta tantangan pelayanan publik di masa depan.
Menurutnya, pemecahan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) harus mengacu pada prinsip efisiensi dan efektivitas.
“Kita jangan hanya fokus pada jumlah dan struktur. Yang lebih penting adalah seberapa jauh perubahan ini meningkatkan kinerja dan pelayanan masyarakat. Kalau tidak, perubahan ini hanya akan jadi formalitas,” ujarnya.
Mathari juga mengingatkan bahwa salah satu tujuan utama perubahan SOTK adalah mengelola anggaran secara lebih proporsional. Pemecahan SKPD dan penataan ulang organisasi harus mampu mendukung efisiensi anggaran agar pelayanan publik lebih optimal.
Ia menambahkan, DPRD Banjarmasin siap memberikan masukan dan pengawasan konstruktif selama proses perubahan berlangsung. Dewan berkomitmen memastikan kebijakan ini tidak hanya berjalan sesuai dengan harapan pemerintah, tetapi juga sejalan dengan kebutuhan masyarakat Banjarmasin.
“Kami di DPRD akan terus mengawal agar kebijakan ini benar-benar mendatangkan manfaat bagi masyarakat,” kata Mathari.
Ia berharap seluruh pemangku kepentingan, baik eksekutif maupun legislatif, bekerja sama menciptakan pemerintahan yang lebih efisien dan responsif.
“Perubahan SOTK harus memberikan dampak positif yang nyata bagi pelayanan publik dan pengelolaan anggaran yang lebih baik,” pungkasnya.(saa/jb)