Baca Juga:
 |
| Audiensi di DPRD Batola. (foto:istimewa) |
JURNALBANUA.COM, MARABAHAN - Gabungan Pelaksana Konstruksi Nasional Indonesia (Gapensi) Kabupaten Barito Kuala (Batola) menyuarakan kekecewaan terhadap minimnya transparansi dalam proses pengadaan proyek konstruksi di daerah mereka.
Tuntutan tersebut disampaikan dalam rapat dengar pendapat (RDP) bersama Ketua DPRD Batola, Ayu Dyan Liliyana Sari Wiryono, serta Komisi Gabungan, Rabu (17/9/2025) pagi.
Gapensi berharap kepala daerah hadir langsung, namun Bupati H. Bahrul Ilmi dan Sekretaris Daerah Zulkipli Yadi Noor berhalangan hadir.
Ketua Gapensi Batola, Alimansyah, mempertanyakan lambatnya turunnya proyek konstruksi tahun ini. Ia menilai hanya sebagian kecil proyek yang muncul, itupun bernilai besar dan justru dikerjakan kontraktor luar daerah.
“Kami ingin tahu mengapa proyek belum turun. Justru yang ada malah dikerjakan kontraktor luar dan menggunakan e-katalog versi 5 yang sejak awal kami anggap kurang transparan,” ujarnya.
Gapensi juga menyoroti lambatnya transisi dari e-katalog versi 5 ke versi 6, yang disebut menjadi alasan proyek tidak kunjung berjalan. Namun, mereka mempertanyakan mengapa sejumlah pihak tetap bisa bekerja di tengah masa transisi tersebut.
“Sementara kami menunggu aturan e-katalog versi 6, pihak lain tetap bekerja. Jangan sampai nanti proyek dikebut di akhir tahun, lalu kami yang disalahkan jika tidak selesai,” ungkap anggota Gapensi, H. Mahali.
Ketua Dewan Pengawas Gapensi Batola, H. Kursani, mengungkapkan pernah dipanggil Bupati menjelang Idulfitri 1446 H. Dalam pertemuan itu, Gapensi diminta membuat surat dukungan kepada PD Aneka Usaha Selidah (AUS) untuk mengikuti tender proyek. Namun, posisi Gapensi hanya sebagai subkontraktor.
Beberapa bulan kemudian, PD AUS diketahui memenangkan empat paket proyek di Dinas Kesehatan dengan total pagu miliaran rupiah. Gapensi sempat mengikuti tender, tetapi lelang dibatalkan karena ada item sondir yang disebut tertinggal. Setelah diulang, PD AUS memenangkan seluruh paket dengan penawaran lebih tinggi.
“Padahal sondir biasanya ada di tahap perencanaan, bukan pelaksanaan. Ini membuat kami curiga prosesnya tidak adil,” jelas Agus Heriyadi, anggota Gapensi.
Gapensi juga kecewa karena tiga proyek besar lainnya di Dinas Kesehatan, yang masih menggunakan e-katalog versi 5 antara Maret–Juli 2025, diberikan kepada kontraktor luar.
Di antaranya, Puskesmas Anjir Muara oleh PT Takabeya Teknik Konstruksi (Gorontalo) – Rp2,78 miliar. Puskesmas Anjir Pasar oleh CV Bintang Mandiri Nusantara (Kapuas) – Rp2,78 miliar. Labkesmas Tier 2 Marabahan oleh CV Bintang Mandiri Nusantara – Rp14,16 miliar.
“Alasannya karena nilai proyek besar dan harus dipercepat, tetapi tetap saja tidak melibatkan kontraktor lokal,” sesal Agus.
Menanggapi keluhan tersebut, Kepala Disperkim sekaligus Pelaksana Tugas Kepala Dinas PUPR Batola, H. Akhdiyat Sabari, menjelaskan bahwa keterlambatan proyek terjadi akibat transisi ke e-katalog versi 6 yang sempat terkendala teknis.
“Alhamdulillah kendala sudah diatasi. Dalam sepekan ke depan, akan ditayangkan 21 paket proyek di e-katalog versi 6,” ungkapnya.
Rinciannya, 16 paket di Bidang Bina Marga dan 5 paket di Bidang Sumber Daya Air. Sementara Bidang Cipta Karya masih menunggu master product dari LKPP.
Akhdiyat menambahkan, sistem zonasi dalam e-katalog 6 akan lebih menguntungkan pengusaha lokal karena hanya kontraktor dalam zona Batola yang dapat diundang.
Ketua DPRD Batola, Ayu Dyan Liliyana, berjanji akan menjembatani permintaan audiensi Gapensi dengan kepala daerah.
“Kalau memang perlu pertemuan dengan Bupati dan Sekda, kami siap memfasilitasi. Surat dari Gapensi sudah masuk, hanya belum ditindaklanjuti,” tegasnya.
Gapensi Batola menegaskan, mereka tidak berniat menyalahkan pihak tertentu, tetapi berharap adanya solusi bersama untuk menciptakan iklim usaha konstruksi yang adil dan sehat di Batola.(saa/ibr/jb)