Baca Juga:
JURNALBANUA.COM, KOTABARU - Kalangan wakil rakyat di DPRD Kotabaru sebelumnya telah berkunjung ke Kemenpan-RB terkait rencana penghapusan tenaga honorer berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) yang telah disahkan.
Rencananya di akhir 2023 tenaga honorer akan diganti tenaga pegawai kontrak atau PPPK. Sementara saat ini di Kotabaru masih banyak tenaga honorer yang ada di Satuan Kerja Perangkat Daerah, seperti tenaga kesehatan, guru berstatus Pegawai Tidak Tetap (PTT).
Ketua DPRD Kabupaten Kotabaru Syairi Mukhlis pun mengharapkan tenaga kesehatan, guru honorer, dan tenaga non PNS yang tersebar di beberapa SKPD di Kotabaru bisa lulus secara otomatis saat pengangkatan PPPK berdasarkan kebutuhan daerah.
"Karena yang tahu kebutuhan adalah Pemkab Kotabaru sendiri, bukan pemerintah pusat," ujarnya, Rabu (22/6/2022).
Syairi Mukhlis khawatir ketika seleksi dilakukan secara nasional, akan membuka peluang bagi orang luar dari Kotabaru untuk mengikuti tes seleksi PPPK, sehingga Pemkab Kotabaru merasa dirugikan.
"Ini kerugian besar bagi kita. Ketika 2.000 saja, berarti sudah ada 400 tenaga dari luar masuk ke Kotabaru untuk menjadi PPPK, sedangkan honorer di sini banyak kehilangan pekerjaan," ungkapnya.
Apalagi menurut politikus PDIP ini, pasca pandemi membuat pekerjaan di Kotabaru masih belum terbuka secara luas. Sehingga di khawatirkan ini justru menjadi beban baru bagi daerah. "Semoga ada kebijakan baru terkait PPPK ini," ungkapnya.(saa/shd/jb)
Posting Komentar