Baca Juga:
 |
| Calon bupati Tanbu dari PKB, Zairullah Azhar mengatakan, kesehatan warga adalah tanggung jawab pemerintah |
Setidaknya itu argumen yang terlihat akhir-akhir ini. Dalam perbincangan publik di Tanah Bumbu. Menyusul terbukanya informasi soal kewajiban BPJS di akhir 2018 tadi.
Dari informasi yang didapatkan Jurnal Banua, kesehatan gratis untuk warga kurang mampu sejatinya memang terus berjalan. Terjadi pengalihan sebagian pembiayaan di akhir tahun 2018 karena keputusan Presiden Jokowi, yang kebetulan juga kader PDI Perjuangan.
Dalam Perpres No 82 Tahun 2018, Jokowi memutuskan, semua masyarakat harus masuk BPJS. Sehingga Jamkesda (jaminan kesehatan daerah) dinyatakan tidak berlaku.
Peraturan itu mulai berlaku pada 1 Januari 2019.
Awal munculnya aturan tersebut, banyak protes dari kalangan masyarakat, khususnya mereka yang tidak bisa bayar iuran BPJS. Namun pemerintah pusat menyiasati dengan berbagai program bantuan seperti: Kartu Indonesia Sehat (KIS), Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) dan sebagainya.
Dalam prosesnya kemudian, tiap daerah diminta memasukkan data warga kurang manpu dalam JKN KIS. Data warga diverifikasi, agar bantuan kesehatan gratis itu tepat sasaran.
Warga yang masuk JKN KIS anggarannya dibayarkan melalui APBD. Sesuai dengan Perpres 75/2019.
Artinya adalah walau Jamkesda dihapus, namun program bantuannya tetap jalan. Hanya berubah statusnya. Dan itu ditengarai sebagian publik sebagai lakon Jokowi jelang Pilpres April 2019.
"Masih ingat kan waktu itu Jokowi "jualan" kartu KIS, KIP dan satu lagi, lupa saya," kata Randi warga Kusan Hilir, Selasa (10/11) kemarin.
Saat ini soal kesehatan gratis mulai ramai diperbincangkan di Tanah Bumbu.
Calon bupati nomor urut tiga dari partai PKB, Zairullah Azhar menegaskan, kesehatan gratis untuk warga tidak mampu tetap akan berjalan sampai kapan pun.
"Karena kesehatan itu memang tanggung jawab pemerintah. Jadi itu sudah kewajiban, tidak perlu berjanji, tapi wajib dilaksanakan," ujarnya dalam kampanye dialaogi di lapangan belum lama tadi.
Tinggal tekannya, yang perlu diperhatikan adalah, bantuan kesehatan gratis harus tepat sasaran. (adv/shd/jb)
Posting Komentar