Baca Juga:
 |
| Sekda Said Akhmad memimpin rapat koordinasi bersama pihak Kementerian Polhukam |
JURNALBANUA.COM, KOTABARU - Kementerian Polhukam bersama Pemkab Kotabaru menggelar rapat koordinasi terkait pengendalian doktrin dan pertahanan di Op Room Kotabaru, Rabu (19/6/19) siang kemarin. Hadir tim dari Kementerian Polhukam RI Kolonel Arh Johanis Payung, Widy Prasetyo, Domaeld Putra SH.
Sementara dari daerah ada Said Akhmad, Staf Ahli Bupati Kotabaru Adi Sutomo, Assisten I Setda Kotabaru Hasbi M Tawab, Kasdim 1004 Kotabaru Mayor Inf Samsul Khusairi, dan beberapa Kepala SOPD di Lingkup Pemkab Kotabaru.
Sekda mengatakan, Kabupaten Kotabaru memiliki 21 Kecamatan, 198 Desa dan 4 Kelurahan dengan penduduk lebih dari 300 ribu lebih. Kotabaru merupakan wilayah paling luas di Kalimantan Selatan. "Secara sosial budaya di Kotabaru ini sama dengan Indonesia mini, suku apa pun ada di Kotabaru," ujarnya.
Lebih lanjut Sekda memaparkan, Kabupaten Kotabaru salah satu yang berhasil dalam program transmigrasi. Hampir 60 persen masyarakat Kotabaru adalah eks transmigrasi. "Alhamdulillah kami laporkan konflik sosial hampir tidak ada di tempat kita," tekannya.
Masih kata Sekda, berkaitan dengan telah dilaksanakannya Pemilu, tidak ada terjadi insiden yang dapat mengganggu keamanan daerah. Keberhasilan tersebut tekannya, tergantung dari pada kekompakan Forum Koordinasi Daerah, termasuk juga dari Badan Intelijen yang tergabung di Kominda seperti BIN, TNI, Polri. "Selama ini telah berjalan dengan baik, adanya informasi-informasi cepat sehingga kita bisa lakukan langkah-langkah untuk pengamanan bila terjadi kerawanan," paparnya.
Pun begitu, Sekda menekankan, Kabupaten Kotabaru memiliki wilayah laut yang berbatasan dengan selat Makasar dan laut Jawa. "Untuk konflik-konflik di laut pun bisa kita atasi. Hal ini karena baiknya koordinasi kita dengan semua pihak. Sehingga hampir semua konflik bisa kita atasi termasuk aliran-aliran kepercayaan yang masuk," ujarnya.
Pemkab Kotabaru lanjutnya, selalu bisa mendeteksi dini setiap potensi gangguan keamanan yang ada. Sehingga tidak sampai menimbulkan konflik di masyarakat. (Diskominfo/JB)
Posting Komentar