Baca Juga:
 |
| Ketua DPRD Kotabaru Syairi Mukhlis (kiri) saat berkunjung ke Kemenkumham belum lama tadi. Ia meminta pemerintah pusat mengevaluasi kondisi Lapas di Kotabaru |
JURNALBANUA.COM, KOTABARU - Ketua DPRD Kotabaru Syairi Mukhlis meminta pemerintah pusat tidak tutup mata terkait kondisi Lapas Kotabaru yang over kapasitas.
"Lapas Kotabaru itu harusnya cuma 180 orang. Tapi saat ini dihuni hingga 800 lebih. Bisa dibayangkan bagaimana itu sesaknya," ujar Syairi usai kunjungan ke Kemenkumham RI belum lama tadi.
Syairi mengatakan, dirinya bersama unsur pimpinan dewan mendesak Ditjen Pemasyarakatan Kemenkumham untuk mengevaluasi kembali kondisi Lapas Kotabaru.
"Kasian warga binaan. Mereka juga manusia. Makanya kami juga usul agar fasilitas latihan keterampilan kerja di Lapas agar ditambah," tegasnya.
Lanjut Syairi, kondisi Lapas Kotabaru diperparah karena ada titipan tahanan dari Kabupaten Tanah Bumbu.
"Jumlah tahanan Tanbu sekitar 50 persen. Karena Lapas di Tanbu masih dalam pekerjaan," ungkapnya.
Mendengar itu kata Syairi, pihak Kemenkumham berjanji akhir 2020, Lapas di Tanah Bumbu sudah bisa dipakai.
Bagaimana sebenarnya faktual di lapangan?
Belum lama tadi, Jurnal Banua berkesempatan berkunjung ke Lapas Kotabaru. Apa yang disampaikan Syairi tidak berlebihan.
Para narapidana tidur tumpuk-tumpuk. Yang tidak kebagian lantai, terpaksa membuat ayunan memakai sarung. Penuh dan sesak.
"Makanya di dalam itu sering orang kelahi. Karena begitu pang tempatnya," ujar seorang narapidana. (shd/jb)
Posting Komentar