Kadishub Tak Mau Rapat ke Komisi III, Begini Tanggapan Isnaini - Jurnal Banua -->

Kadishub Tak Mau Rapat ke Komisi III, Begini Tanggapan Isnaini

Ketua Komisi III M Isnaini (kanan) memberikan keterangan kepada wartawan, Selasa (13/1/20)

JURNALBANUA.COM, BANJARMASIN - Terkait keengganan Kadishub Banjarmasin Ichwan Noor Khaliq rapat selama dirinya menjabat Ketua Komisi III, ditanggapi dingin M Isnaini.

"Karena ini lembaga, yang mengundang Dishub juga lembaga, kemungkinan nanti pimpinan dewan akan berkoodinasi langsung dengan walikota untuk menyelesaikan persoalan itu," terangnya kepada Jurnal Banua, Senin (13/1/20) siang tadi.

Namun ia menegaskan, pernyataan Ichwan tidak dilibatkan dalam proses kenaikan PAD  tidak benar.

Isnaini mengatakan, telah melibatkan semua pihak dalam pembahasan kenaikan PAD. Baik dari Dishub maupun Tim Anggaran Pemerintah Daerah  (TAPD) Pemkot Banjarmasin.

"Kebetulan saya anggota badan anggaran di dewan. Semua pihak terkait dilibatkan dan sudah diundang," ucapnya kepada wartawan di gedung dewan.

TAPD Pemkot Banjarmasi pun lanjut politikus Gerindra ini, sudah menyetujui adanya kenaikan PAD di Dishub tersebut. Semula target sebesar Rp 15 miliar, itu meningkat menjadi Rp 20 miliar di APBD murni 2020.

"TAPD juga tidak ada protes soal kenaikan itu. Kami pun di Banggar sudah sesuai prosedur. Tidak serta merta menaikkan anggaran begitu saja tanpa adanya koordinasi. Dishub juga sudah diundang pada saat pembahasan," jelas Isnaini.

Menaikkan PAD ini pun lanjutnya, bukan tidak beralasan. Itu pun sudah dikaji oleh salah satu perguruan tinggi di Banjarmasin. Potensi pajak dan retribusi parkir di kota ini sangat besar. Bahkan melebihi dari target PAD yang telah ditetapkan.

"Kerena potensinya besar, wajar jika kami berinisiatif untuk menaikkannya. Jadi tidak ada paksaan. Kami mengajukan ini ke tim anggaran dan juga tidak ada sanggahan," bebernya. (saa/shd/jb)

Baca berita sebelumnya:


Space Iklan

Tags :

bm
Jurnal Banua

Situs pemberitaan online Jurnal Banua telah memiliki badan hukum dan terdaftar di Kemenkumham RI. Semua produk pemberitaan diolah melalui proses jurnalistik yang profesional dan bertanggungjawab.

Posting Komentar