![]() |
Penandatangan kesepakatan bersama dan perjanjian kerja sama DPRD Batola dan Kemenkum Kalsel.(FOTO:IST) |
JURNALBANUA.COM, MARABAHAN - DPRD Barito Kuala (Batola) resmi menjalin kerja sama strategis dengan Kanwil Kementerian Hukum (Kemenkum) Kalimantan Selatan untuk meningkatkan kualitas produk hukum daerah.
Kerja sama ini ditandai dengan penandatanganan kesepakatan bersama dan Perjanjian Kerja Sama (PKS) antara Kepala Kanwil Kemenkum Kalsel, Alex Cosmas Pinem, dan Ketua DPRD Batola, Ayu Dyan Liliana Sari Wiryono, Selasa (30/9/2025).
Ruang lingkup kerja sama meliputi pembentukan peraturan perundang-undangan, pembinaan hukum, analisis kebijakan hukum, hingga pelayanan hukum. Prosesi penandatanganan disaksikan Kepala Divisi Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum (PPPH) Kanwil Kemenkum Kalsel, Anton Edward Wardhana, serta Ketua Bapemperda DPRD Batola, Hendri Dyah Estiningrum, Sekretaris DPRD Batola Muhammad Haris Isroyani, dan Kabag Persidangan dan Hukum DPRD, Muhammad Yayan.
Alex Cosmas Pinem menegaskan pentingnya dukungan teknis dalam penyusunan regulasi.
“Pelaksanaan harmonisasi dan fasilitasi penyusunan produk hukum daerah perlu ditopang oleh keahlian teknis perancang peraturan. Melalui kerja sama ini, kami ingin memperkuat kapasitas kelembagaan DPRD Batola agar mampu menghasilkan regulasi yang responsif, berkualitas, dan berorientasi pada kepentingan masyarakat,” ujarnya.
Ketua DPRD Batola, Ayu Dyan Liliana Sari Wiryono, menyampaikan apresiasi atas pendampingan dari Kemenkum Kalsel.
“Kesepakatan yang baru saja kami tandatangani akan memberikan pendampingan teknis yang penting. Kami optimistis kualitas peraturan daerah semakin meningkat, sehingga mampu menjawab kebutuhan pembangunan dan pelayanan publik di Batola,” katanya.
Kesepakatan ini akan ditindaklanjuti melalui perjanjian teknis antara Sekretariat DPRD Batola dan Divisi PPPH Kanwil Kemenkum Kalsel. Perjanjian tersebut mencakup fasilitasi penyusunan naskah akademik dan rancangan peraturan daerah, termasuk terkait penataan dan pengendalian infrastruktur pasif.(saa/ibr/jb)