Baca Juga:
 |
| Tanbu gelar workshop budaya anti korupsi. Kegiatan ini dihadiri Bupati Zairullah Azhar |
JURNALBANUA.COM, BATULICIN – Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu (Pemkab Tanbu) menyelenggarakan workshop bertema "Implementasi Konsolidasi dan Upaya Pencegahan Korupsi pada Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa," yang berlangsung pada Rabu, 22 Januari 2025.
Kegiatan ini bertujuan memperkuat kolaborasi antara eksekutif dan legislatif dalam pelaksanaan pengadaan barang dan jasa di wilayah Tanah Bumbu.
Workshop tersebut secara resmi dibuka oleh Bupati Tanah Bumbu, Abah Zairullah Azhar.
Dalam sambutannya, Bupati Zairullah menyampaikan apresiasi terhadap inisiatif penyelenggaraan workshop ini sebagai langkah penting untuk mendukung tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, dan akuntabel.
Ia menegaskan pentingnya pelaksanaan pengadaan barang dan jasa yang tidak hanya berpegang pada prosedur formal, tetapi juga mengedepankan integritas, kejujuran, serta profesionalisme.
Bupati juga berharap para peserta workshop dapat mengikuti seluruh rangkaian kegiatan dengan serius dan sungguh-sungguh.
Dengan demikian, diharapkan pemahaman terkait regulasi akan semakin kuat, potensi risiko dapat dikenali sejak dini, serta kapasitas dan komitmen dalam mencegah tindakan korupsi dapat ditingkatkan.
Menurutnya, workshop ini adalah bagian dari strategi mewujudkan visi bersama untuk menjadikan Tanah Bumbu sebagai daerah yang maju, mandiri, religius, dan demokratis.
Sementara itu, Inspektur Tanah Bumbu, Yulian Herawati, menjelaskan bahwa workshop ini bertujuan meningkatkan pemahaman tentang pentingnya budaya anti-korupsi dalam pengadaan barang dan jasa.
Selain itu, peserta juga diberikan informasi serta strategi praktis untuk mencegah tindak korupsi di setiap tahapan pengadaan.
Kegiatan ini juga diharapkan memperkuat sinergi antara eksekutif dan legislatif dalam menciptakan proses pengadaan yang bersih dan transparan, sekaligus mendorong implementasi pengadaan sesuai peraturan perundang-undangan.
Peserta workshop mencakup unsur legislatif dan eksekutif, dengan narasumber yang kompeten di bidangnya. Di antaranya Mina Ayu Roswyda yang membawakan materi tentang "Implementasi Konsolidasi PBJ pada Pemerintah Daerah," Saepuloh dari BPK RI Perwakilan Kalimantan Selatan dengan materi tentang upaya pencegahan korupsi dalam pelaksanaan PBJ, serta Sukartono dari Setda Provinsi Jawa Tengah dengan materi bertema "Clearing House."
Kegiatan ini turut dihadiri Ketua dan Wakil Ketua DPRD Tanah Bumbu, anggota DPRD Tanbu, Sekretaris Daerah, staf ahli, asisten daerah, kepala OPD, camat, dan berbagai pemangku kepentingan lainnya. (zal/jb)
Posting Komentar