Menakar Kesiapan Bawaslu Hapus Politik Uang di Bumi Saijaan

Anggota Panwascam berpose usai dilantik, Senin (23/12) tadi

Sebanyak 63 orang anggota Panwascam sudah dilantik. Menjadi pengawas jalannya Pemilu, di antara tugas mulia mereka adalah mencegah praktik politik uang, atau keberpihakan ASN.

JURNALBANUA.COM, KOTABARU - Usai pelantikan anggota Panwascam, Senin (23/12) tadi, Ketua Bawaslu Moh Erfan memberikan ultimatum dini. Kecamatan Pulau Laut Utara paling rawan terjadi kecurangan Pemilu.

"Karena salah satunya, jumlah TPS nya paling banyak dibandingkan kecamatan lainnya," ujar Erfan kepada wartawan.

Data itu sebutnya berasal dari Indeks Kerawanan Pemilu (IPK) yang sudah mereka susun. Data tersebut sudah pula dibawa ke Bawaslu pusat.

"Nanti di Januari kita gelar ekspose untuk data detail IPK tersebut," janji Erfan.

Lantas apa yang akan dia dan anggota Panwascam lakukan untuk mencegah kecurangan? Pertama sebutnya, menjalin kemitraan yang kuat dengan semua elemen masyarakat.

Ketua Bawaslu Moh Erfan melantik 63 anggota Panwascam di Gedung Paris Barantai Kotabaru

"Dengan media pun kita akan perkuat relasi. Sehingga laporan-laporan dini di lapangan bisa kita pantau. Untuk dibuatkan langkah-langkah penanggulangannya."

Bahkan kata Erfan, jika perlu mereka nanti akan membuat sayembara. Barang siapa melapor politik uang lengkap dengan barang buktinya akan diberi hadiah.

"Kalau tidak ada anggarannya, biar nanti pakai uang saya sendiri," tegas Erfan.

Lanjut pria yang dikenal supel ini, cara efektif mencegah kecurangan adalah dengan menumbuhkan iklim demokrasi yang cerdas.

"Paradigma Pemilu dengan serangan fajar harus kita hapus."

Anggota Panwascam disumpah jabatan

Pelibatan para pelajar cukup umur dan mahasiswa menjadi salah satu agenda. "Kita akan buat event-event yang bisa menumbuhkan gairah milenial untuk ikut berpartisipasi dalam Pemilu," bebernya.

Politisi, sekaligus anggota DPRD Kotabaru, Awaludin mengapresiasi langkah-langkah Erfan. "Nanti saya bantu juga untuk hadiah pelapor politik uang," ujarnya.

Menurut Awal, politik uang harus dihapuskan dari muka Bumi Saijaan. "Kasian masyarakat, juga kasian para calon karena harus ke luar uang banyak," tegasnya.

Menurut Awal, pola terbaik yang bisa dilakukan adalah demokrasi ala musyawarah. "Praktiknya demokrasi tapi hakikatnya musyawarah. Ide ini saya dapat dari Guru Besar UMJ Prof Syaiful Bakhri," bebernya.


Bagaimana itu? Jelas Awal, semua calon sepakat tidak akan pakai politik uang. Kemudian mereka juga sepakat, siapa pun yang menang harus merangkul yang kalah.

"Jadi semua gembira? Kalah pun tidak jadi masalah, karena akan dilibatkan dalam pemerintahan," ungkapnya. (JB)


Space Iklan

Tags :

bm
Jurnal Banua

Situs pemberitaan online Jurnal Banua telah memiliki badan hukum dan terdaftar di Kemenkumham RI. Semua produk pemberitaan diolah melalui proses jurnalistik yang profesional dan bertanggungjawab.

Posting Komentar