Baca Juga:
 |
| Kisworo (tiga dari kiri) tiba di Kantor Staf Presiden, Kamis (1/8/19) tadi |
JURNALBANUA.COM, JAKARTA - Masih ingat aksi ribuan warga di Banua bikin surat penolakan tambang di Meratus kepada Presiden Joko Widodo?
Tak ingin surat itu berakhir sia-sia, Dirut Walhi Kalsel Kisworo Dwi Cahyono bersama aktivis Gerakan Penyelamat Bumi Murakata (Gembuk), dan Pemkab Hulu Sungai Tengah (HST), Kamis (1/8/19) tadi bertolak ke Jakarta. Ke Kantor Staf Presiden.
Mereka ingin memastikan, ribuan surat warga Banua yang dikirim Maret 2019 tadi sampai dan dibaca Presiden. "Kami harap perjuangan #savemeratus ini sampai dan didukung Presiden," ujar Kis kepada Jurnal Banua.
Saat itu katanya dia dan rombongan disambut oleh Kedeputian 2 KSP Abetnego Tarigan. Kata Kis, Tarigan mengaku akan menyampaikan memo kepada Kepala KSP tentang surat tersebut dan fakta-fakta alasan penolakan tambang PT MCM di kabupaten HST.
 |
| Kedeputian 2 KSP Abetnego Tarigan (tengah) menerima rombongan Kisworo di ruangannya, Kamis (1/8/19) |
Sekadar diketahui, gelombang penolakan aktivitas PT MCM terus bergelora di Banua sejak beberapa tahun terakhir. Warga ramai protes terhadap SK Menteri ESDM nomor 441.K/30/DJB/2017 tentang penyesuaian tahap kegiatan perjanjian karya pengusahaan pertambangan PT Coal Mining menjadi tahap kegiatan operasi produksi.
Kata Kis, sebanyak 56 persen areal PKP2B PT MCM berada di bentang alam karst yang berfungsi untuk penyalur dan penampungan air pegunungan.
Selain itu, sungai dan bendungan Batang Alai di Kabupaten Hulu Sungai Tengah (HST) juga akan terdampak jika tambang dilakukan.
Walhi sendiri sudah pula bergerak melalui jalur hukum, menuntut Kementerian ESDM RI mencabut izin operasi produksi PT MCM. Sekarang sudah sampai tingkat kasasi di Mahkamah Agung. (JB)
Posting Komentar