Baca Juga:
 |
| Kader PDI Perjuangan Mardani (tengah) dan Supiansyah (kanan) saat sidak di RSUD Tanbu | Foto: IST |
Seperti diberitakan klikkalsel, politikus PDI Perjuangan yang juga Ketua DPRD Supiansyah melakukan inspeksi mendadak (sidak) di RSUD Tanbu, Selasa (10/11/2020).
Menariknya, mantan Bupati Tanbu dua periode yakni Mardani H Maming mengikuti sidak tersebut. Bersama beberapa kader banteng lainnya.
Mardani H Maming mengungkapkan, saat menjabat bupati Tanbu, dianggarkan Rp60 miliar dalam APBD untuk Jamkesda berobat gratis bagi rakyat Tanbu hanya dengan KTP sebagai syaratnya.
“Jika Pemkab Tanah Bumbu yang sekarang dipimpin bupati Sudian Noor menyatakan juga menerapkan program berobat gratis hanya dengan KTP, maka Pemkab Tanbu perlu dana sebesar Rp80 miliar untuk mengkaver seluruh warga Tanbu yang berobat kelas tiga di rumah sakit,” ujarnya seperti dikutip klikkaksel.
Aksi Mardani mendompleng kegiatan sidak ke rumah sakit itu pun akhirnya menuai cibiran. Ketua Ikatan Sarjana Nahdlatul Ulama (ISNU) Tanah Bumbu, Akram Sadli bahkan menuding aksi itu layaknya sinetron.
"Apa kapasitasnya ikut sidak? Sebagai apa dia? Dia sudah bukan bupati, karena mengundurkan diri di 2018 silam. Di sini kita bisa menilai," ujarnya.
Lanjut Akram, mestinya kader PDI Perjuangan itu menjelaskan mengapa di akhir 2019 awal Jamkesda tidak ada lagi, tapi dialihkan ke PIB JKN KIS. Oleh Perpres no 82 tahun 2018, yang diteken Presiden Jokowi.
"Bahwa pengobatan di RSUD gratis, cukup dengan KTP dan KK atau KIA, ini sudah berlaku sejak lama. Persoalan masyarakat menggunakan BPJS silakan karena ini memang instruksi pemerintah pusat. Adapun yang terkendala dengan tunggakan BPJS, pemerintah daerah membantu membayarkan tunggakan sehingga bisa mendapatkan pelayanan kesehatan gratis," tegas Akram.
Menariknya, Wakil Ketua DPRD Tanbu Agoes Rahmadi mengatakan, selama ini Tanah Bumbu terus menganggarkan biaya untuk pengobatan gratis warga kurang mampu.
"Ada Rp6 M. Sasarannya untuk warga kurang mampu dan yang belum jadi peserta BPJS," ungkapnya.
Angka itu memang kecil dari Jamkesda zaman dulu. Tapi itu karena, sudah banyak warga kurang mampu yang biasanya ditanggung oleh pemerintah pusat.
Dengan kata lain anggaran yang dikucurkan APBD Tanah Bumbu memang hanya diperuntukkan bagi warga yang berhak mendapatkannya.
Warga Bantah Berobat di Kelas 3 RSUD Bayar
Sementara Mardiana, seorang warga Simpang Empat, Tanah Bumbu membantah jika perawatan di RSUD dipungut biaya. Alasannya, ia dan keluarganya yang berobat ke rumah sakit milik pemkab Tanah Bumbu tersebut tidak bayar sepeser pun.
"Sepupu suami saya sakit stroke, pertengahan Oktober lalu dibawa ke rumah sakit, dirawat diruang kelas 3 selama seminggu, tak ada dipungut biaya sepeser pun," ungkap Mardiana, Rabu (11/11).
Padahal, katanya, keluarganya tidak punya BPJS, namun tetap dilayani. Bahkan saat masuk untuk dirawat tak membawa KTP, hanya memperlihatkan Kartu Keluarga sebagai bukti warga Tanah Bumbu, langsung dilayani.
"Seandainya bayar mungkin sampai 20 juta lebih. Karena selama dirawat beliau pakai alat bantu dan masuk ICU. Tapi saat dibawa pulang tak ada tuh ditagih," lanjutnya seraya menyebutkan pelayanan petugas juga sangat baik.
Meski awalnya mereka sempat was-was jika tidak disetujui akan mengeluarkan biaya besar. Karena memang diakuinya selama ini kurang mendapatkan informasi tentang program kesehatan gratis.
"Tapi alhamdulillah kekhawatiran kami tidak terjadi. Lillahi Ta'Alla kami tidak mengada-ada, ini yang kami alami sendiri. Tidak tahu kalau orang lain, namun pastinya gratis ini sudah lama," jelasnya.
Mardiana menambahkan, pengalaman serupa juga dialami keponakannya saat melahirkan satu setengah tahun lalu.
"Ponakan sempat panik karena tak punya biaya dan belum memiliki BPJS, takut ke rumah sakit untuk menjalani operasi. Karena mendesak terpaksa dibawa untuk keselamatan jiwanya dan kandungannya. Setelah usai melahirkan dan diperbolehkan pulang, petugas tidak menyodorkan bayaran karena dikatakan gratis. Kami sekeluarga bersyukur dengan program tersebut," kenangnya.
Ia berharap, program ini dipertahankan untuk memberikan jaminan kepada masyarakat kurang mampu tetap mendapatkan pelayanan kesehatan secara cuma-cuma. Tapi Mardiana mengkritisi agar kedepan pemkab lebih masif melakukan sosialisasi tentang program ini, sehingga lebih familiar dan menjadi kebijakan populer. (shd/jb)
Posting Komentar