M Isnaini Serap Aspirasi Warga Surgi Mufti, Soroti Drainase, Kebakaran hingga Bantuan Sosial

Wakil Ketua DPRD Banjarmasin M Isnaini menerima aspirasi warga di Kelurahan Surgi Mufti. (FOTO:JURNAL BANUA)


JURNALBANUA.COM, BANJARMASIN – Wakil Ketua DPRD Kota Banjarmasin, M Isnaini, menyerap berbagai aspirasi masyarakat saat menggelar kegiatan Penelaahan dan Aspirasi Masyarakat Daerah Pemilihan (Dapil) Banjarmasin Utara di Kelurahan Surgi Mufti, tepatnya di Gang Anang Besar RT 20, Kamis (22/10).

Dalam kegiatan tersebut, warga menyampaikan sejumlah persoalan yang membutuhkan perhatian pemerintah kota. Aspirasi itu meliputi perbaikan infrastruktur jalan dan drainase, penanganan kebakaran, insentif pengurus RT dan RW, hingga bantuan sosial serta pendidikan.

M Isnaini mengatakan, warga masih mengeluhkan sejumlah gang yang belum mendapat perbaikan. Bahkan, ada jalan di wilayah tersebut yang belum pernah tersentuh pembangunan.

“Warga menyampaikan beberapa usulan, terutama terkait gang dan drainase. Ada satu jalan yang belum pernah mendapatkan perbaikan, begitu juga beberapa gang lainnya yang masih membutuhkan perhatian pemerintah kota,” ujarnya.

Selain infrastruktur, warga juga menyoroti tingginya risiko kebakaran di lingkungan permukiman. Mereka meminta pemerintah menambah hidran melalui PDIM serta menyediakan alat pemadam kebakaran yang dapat digunakan pengurus RT maupun RW untuk melakukan penanganan awal ketika terjadi kebakaran.

Menurut Isnaini, ketersediaan sarana pemadam kebakaran di tingkat lingkungan sangat penting untuk membantu warga melakukan penanggulangan awal sebelum petugas tiba di lokasi.

“Warga mengusulkan penambahan hidran dan penyediaan alat pemadam kebakaran untuk RT atau RW. Dengan begitu, mereka bisa melakukan penanganan awal saat terjadi kebakaran,” jelasnya.

Warga Usulkan Penyesuaian Insentif RT dan RW
Persoalan insentif pengurus RT dan RW juga menjadi salah satu aspirasi yang disampaikan warga. Mereka menilai dana operasional yang tersedia belum sepenuhnya memenuhi kebutuhan dalam menjalankan tugas pelayanan masyarakat.

Isnaini menjelaskan, warga mengusulkan agar pemerintah meninjau kembali skema dana operasional RT sehingga dapat memberikan dukungan yang lebih sesuai bagi pengurus di tingkat lingkungan. Warga juga mengusulkan penyesuaian insentif RW agar setara dengan insentif RT.

Saat ini, insentif RT sebesar Rp750 ribu, sedangkan insentif RW sebesar Rp650 ribu.
“Ada usulan agar biaya operasional RT bisa ditinjau kembali, termasuk kemungkinan penyesuaian skema insentif. Warga juga berharap insentif RW dapat disamakan dengan insentif RT,” ungkapnya.

Bantuan Sosial dan Pendidikan Turut Jadi Sorotan
Di bidang sosial, warga mengeluhkan perubahan kategori desil yang berdampak pada penerimaan bantuan. Sejumlah warga mengaku tidak lagi mendapatkan bantuan meskipun kondisi pendapatan mereka dinilai tidak banyak berubah.

Isnaini mengatakan, warga mempertanyakan perubahan kategori desil dari 4 menjadi 6 atau 8 yang berpengaruh terhadap status penerima bantuan.

Menurutnya, persoalan tersebut perlu mendapat perhatian agar penyaluran bantuan sosial benar-benar sesuai dengan kondisi masyarakat di lapangan.

Selain bantuan sosial, warga juga meminta pemerintah meninjau kembali bantuan pendidikan yang sebelumnya mereka terima. Mereka berharap bantuan tersebut dapat berlanjut sehingga tetap mendukung kebutuhan pendidikan keluarga.

Menanggapi aspirasi itu, Isnaini menyatakan akan menyampaikan persoalan bantuan pendidikan kepada Dinas Pendidikan untuk ditinjau lebih lanjut, terutama terkait keakuratan data penerima.

“Nanti akan saya sampaikan kepada Dinas Pendidikan untuk ditinjau kembali, apakah memang ada perubahan data atau terdapat kekeliruan dalam pendataan,” tuturnya.

Isnaini berharap seluruh aspirasi yang disampaikan warga Surgi Mufti dapat menjadi bahan evaluasi bagi pemerintah kota dalam menentukan program pembangunan dan pelayanan masyarakat, khususnya di wilayah Banjarmasin Utara.(saa/jb)





















Space Iklan

Tags :

bm
Jurnal Banua

Situs pemberitaan online Jurnal Banua telah memiliki badan hukum dan terdaftar di Kemenkumham RI. Semua produk pemberitaan diolah melalui proses jurnalistik yang profesional dan bertanggungjawab.