Baca Juga:
 |
| Pertemuan Komisi III DPRD Batola bersama Dishub. (foto:istimewa) |
JURNALBANUA.COM, MARABAHAN - Meningkatnya aktivitas angkutan kelapa sawit di wilayah Kabupaten Barito Kuala (Batola) memicu kekhawatiran masyarakat terkait kerusakan infrastruktur jalan dan potensi bahaya bagi pengguna jalan lainnya.
Menanggapi hal tersebut, Komisi III DPRD Batola mendesak Dinas Perhubungan untuk memperketat pengawasan terhadap operasional angkutan sawit yang melintas di daerah tersebut.
Dalam pertemuan yang berlangsung pada Rabu (17/9/2025), Ketua Komisi III DPRD Batola, Saleh, bersama anggota komisi lainnya, Syarif Faisal, Maslan, dan Budiman, menyampaikan secara langsung berbagai keluhan masyarakat yang merasa terdampak oleh aktivitas angkutan sawit, khususnya terkait pelanggaran batas tonase dan penggunaan rute yang tidak sesuai ketentuan.
"Kami tidak melarang aktivitas angkutan sawit karena itu bagian dari roda ekonomi. Namun, semua pihak harus mematuhi aturan yang ada agar tidak merugikan masyarakat umum," tegas Saleh dalam pertemuan tersebut.
Komisi III menyoroti sejumlah jalan di wilayah Batola yang mengalami kerusakan akibat sering dilalui truk pengangkut sawit bermuatan berlebih. Tidak hanya menimbulkan ketidaknyamanan, kondisi ini juga meningkatkan risiko kecelakaan lalu lintas.
Pelanggaran terhadap batas tonase menjadi salah satu fokus utama dalam pembahasan. Komisi III meminta Dinas Perhubungan tidak hanya melakukan sosialisasi, tetapi juga penegakan hukum yang tegas terhadap pelanggaran, termasuk sanksi administratif maupun tindakan lapangan seperti penertiban di titik rawan.
Komisi III berharap langkah-langkah pengawasan ini tidak hanya menjadi respons sesaat, tetapi bagian dari kebijakan jangka panjang untuk menciptakan keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi dari sektor sawit dan kepentingan masyarakat luas.
“Kami mendukung sektor sawit sebagai penggerak ekonomi daerah, tetapi harus ada keseimbangan. Infrastruktur publik harus tetap dilindungi, dan keselamatan masyarakat adalah prioritas,” ujar Saleh.
Dalam kesempatan yang sama, Komisi III DPRD Batola mendorong terjalinnya sinergi antara pemerintah daerah, perusahaan sawit, dan aparat penegak hukum dalam upaya menciptakan sistem transportasi yang tertib, aman, dan berkelanjutan.
“Tanpa koordinasi yang kuat lintas sektor, pengawasan di lapangan akan sulit dilakukan secara maksimal. Kami berharap ada tindakan nyata, bukan hanya pembahasan di atas meja,” tambah Syarif Faisal.
Menanggapi dorongan tersebut, Muhammad Abduh, Sekretaris Dinas Perhubungan Kabupaten Batola, menyatakan komitmennya untuk meningkatkan pengawasan dan memperkuat koordinasi dengan berbagai pihak terkait.
Sementara itu, Dewi Arianti, Kepala Bidang Darat Dishub Batola, menyebut pihaknya akan segera mengevaluasi jalur angkutan sawit serta memperketat izin operasional truk angkutan yang melintas di jalan kabupaten.
“Kami akan mendata ulang rute yang digunakan angkutan sawit dan memperkuat titik pengawasan, termasuk kemungkinan penempatan petugas di lokasi strategis,” ungkap Dewi.(saa/ibr/jb)