Aktivis Turun ke Jalan, Protes Realisasi Kompensasi Tambang Pulau Laut

Aliansi Aktivis dan LSM Kotabaru protes di depan kantor bupati dan DPRD Kotabaru
JURNALBANUA.COM, KOTABARU - Kompensasi tambang Pulau Laut sebesar Rp700 M, berbuntut panjang. Aliansi Aktivis dan LSM Kotabaru turun ke jalan memprotes pemerintah daerah, Senin (20/9) pagi tadi.

"Yang ditambang itu Pulau Laut. Yang terdampak itu warga Pulau Laut. Kenapa dana kompensasi malah ke daratan Kalimantan. Yang terdampak tambang itu nelayan dan petani Pulau Laut," teriak aktivis Akbar dalam orasinya.

Para pengunjuk rasa saat itu membawa banyak tulisan. Dibentangkan di depan kantor bupati dan DPRD.

"Hello DPRD utamakan kepentingan rakyat. Bupati jangan tutup mata. Kami datang meminta keterbukaan DPRD." Begitu tulisan di beberapa karton.

Dia mengaku terluka. Ketika mendengar kabar realisasi dana Rp700 M telah dilakukan. Salah satunya memperbaiki jalan ke Goa Lowo di Kecamatan Kelumpang Hilir.

Akbar mengatakan, Kelumpang Hilir itu berada di daratan Kalimantan. Jauh dari dampak lingkungan akibat aktivitas tambang Sebuku Group di Pulau Laut.

"Coba di mana asas keadilannya? Sementara nelayan di Pulau Laut Tengah sudah berkali-kali protes, tangkapan mereka terganggu karena tambang," cecarnya.

Sekadar diketahui, belum lama tadi Pemkab Kotabaru bersama DPRD dan Sebuku Group meresmikan dimulainya proyek perbaikan jalan ke Goa Lowo. Total panjang jalan rencananya 6,5 kilometer. Dengan anggara Rp9 M.

Peresmian proyek itu ramai diberitakan media lokal. Yang akhirnya mendapat respons negatif dari para aktivis Pulau Laut. Warganet ramai menyecar eksekutif dan legislatif di sosial media.

Ketua DPRD Syairi Mukhlis merespons cepat. Dia mengagendakan dengar pendapat, Senin (20/9). Mengundang eksekutif, perusahaan dan masyarakat. 

Namun sebelum dengar pendapat itu digelar, ternyata aktivis mendahuluinya dengan aksi unjuk rasa terbatas. "Walau jumlah kami sedikit karena kita masa pandemi. Tapi ini adalah suara rakyat Pulau Laut," kata aktivis Rokhmat Iswanto.

Selain menyoal lokasi proyek kompensasi tambang, pendemo juga protes terkait data yang mereka temukan. "Semua proyek tidak ada kontraktor lokal. Ini tender kah atau penunjukan?," kejar Akbar.

Usai orasi, mereka pun naik ke ruang rapat gabungan DPRD. Terlihat Sekda Kotabaru Said Akhmad dan Manajer CSR Sebuku Group Kharani.

Anggota DPRD Mustakim Parani menyatakan setuju dengan protes aktivis siang itu. Menurutnya, tidak elok jika dana kompensasi lebih dulu ke seberang pulau. Karena aktivitas perusahaan berada di Pulau Laut.

Sementara itu, Said Akhmad mengatakan, alasan jalan ke Goa Lowo dibangun lebih dulu karena kebutuhan masyarakat banyak. 

"Harus dipahami. Kesepakatan kompensasi itu untuk pembangunan Kotabaru skala luas. Bukan lingkup kecil," bebernya.

Sedangkan Kharani menegaskan, pekerjaan jalan Goa Lowo adalah dana kompensasi. Bukan dana CSR. Dia juga membantah data LSM bahwa semua item pekerjaan telah ada kontraktornya. (her/shd/jb)


Space Iklan

Tags :

bm
Jurnal Banua

Situs pemberitaan online Jurnal Banua telah memiliki badan hukum dan terdaftar di Kemenkumham RI. Semua produk pemberitaan diolah melalui proses jurnalistik yang profesional dan bertanggungjawab.

Posting Komentar